Berita

Skor Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 yang dirilis Transparency International/Net

Bisnis

Evaluasi 10 Tahun Jokowi, Indonesia Masih di Zona Merah Korupsi IPK 2023

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 14:16 WIB

Awal tahun ini jaringan global antikorupsi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 di 180 negara.

Indeks ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik, dengan skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Indonesia berada di peringkat ke-115 dengan skor 34. Sebagai perbandingan, Somalia menjadi negara dengan skor terendah, yaitu 11, disusul Venezuela dengan skor 13.


Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai langkah antikorupsi telah diambil seperti pembentukan Satgas Anti Korupsi, peran KPK yang diperkuat, dan penerapan sistem e-government, namun skor IPK Indonesia tidak banyak berubah. 

Pada 2014, Indonesia mendapat skor 34 dan tetap sama pada 2023. Bahkan, IPK Indonesia menurun sejak pandemi COVID-19 karena besarnya dana darurat yang dikeluarkan pemerintah.

Melansir dari Pusat Edukasi Anti Korupsi pada Selasa, 15 Oktober 2024, IPK Indonesia mulai turun sejak pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh pengeluaran dana darurat dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi.

Salah satu kasus korupsi terkait pandemi terbesar kala itu adalah korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang menerima suap Rp32,4 miliar terkait distribusi bantuan sosial. 

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi buruk, dengan 30,4 persen menilai buruk dan 7,3 persen sangat buruk.

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk atau sangat buruk," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, seperti dikutip dari Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disiarkan di YouTube.

Burhanuddin menambahkan, hanya 1,4 persen responden yang percaya bahwa pemberantasan korupsi berjalan sangat baik, dan 24,6 persen menilai baik.

Sedangkan 31,7 persen responden menganggap pemberantasan korupsi berada pada kategori sedang, dan 4,5 persen lainnya tidak memiliki pendapat.

Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya