Berita

Skor Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 yang dirilis Transparency International/Net

Bisnis

Evaluasi 10 Tahun Jokowi, Indonesia Masih di Zona Merah Korupsi IPK 2023

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 14:16 WIB

Awal tahun ini jaringan global antikorupsi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 di 180 negara.

Indeks ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik, dengan skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Indonesia berada di peringkat ke-115 dengan skor 34. Sebagai perbandingan, Somalia menjadi negara dengan skor terendah, yaitu 11, disusul Venezuela dengan skor 13.


Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai langkah antikorupsi telah diambil seperti pembentukan Satgas Anti Korupsi, peran KPK yang diperkuat, dan penerapan sistem e-government, namun skor IPK Indonesia tidak banyak berubah. 

Pada 2014, Indonesia mendapat skor 34 dan tetap sama pada 2023. Bahkan, IPK Indonesia menurun sejak pandemi COVID-19 karena besarnya dana darurat yang dikeluarkan pemerintah.

Melansir dari Pusat Edukasi Anti Korupsi pada Selasa, 15 Oktober 2024, IPK Indonesia mulai turun sejak pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh pengeluaran dana darurat dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi.

Salah satu kasus korupsi terkait pandemi terbesar kala itu adalah korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang menerima suap Rp32,4 miliar terkait distribusi bantuan sosial. 

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi buruk, dengan 30,4 persen menilai buruk dan 7,3 persen sangat buruk.

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk atau sangat buruk," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, seperti dikutip dari Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disiarkan di YouTube.

Burhanuddin menambahkan, hanya 1,4 persen responden yang percaya bahwa pemberantasan korupsi berjalan sangat baik, dan 24,6 persen menilai baik.

Sedangkan 31,7 persen responden menganggap pemberantasan korupsi berada pada kategori sedang, dan 4,5 persen lainnya tidak memiliki pendapat.

Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya