Laksdya (Purn) A. Taufiqoerrachman/RMOL
Polemik pembangunan coast guard di Indonesia yang merupakan janji politik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 terus muncul di permukaan.
Adanya instansi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang sama-sama mengklaim sebagai coast guard Indonesia tak kunjung berakhir konflik perang dinginnya.
Terlebih dengan tidak adanya aturan yang jelas selevel undang-undang mengenai institusi ini, wacana coast guard seperti terkatung-katung di tengah guliran isu kenegaraan sekarang.
Mantan Kepala Bakamla, Laksdya (Purn) A. Taufiqoerrachman angkat bicara terkait polemik yang tak kunjung selesai ini. Ia pun menceritakan perjuangannya memegang amanah Kabakamla yang ditugaskan presiden untuk membentuk Indonesia Coast Guard yang sebenarnya.
“Ya nama coast guard sebagai sebuah nama, kita harus mengerti dulu. Kalau saya mengartikan bahwa coast guard adalah institusi berseragam, memiliki otoritas, bukan hanya sekadar satgas (satuan tugas),” kata Taufiq kepada
RMOL, Selasa, 15 Oktober 2024.
Menurut dia, coast guard memiliki fungsi sebagai
maritime security, maritime safety dan
maritime defense. “Kita harus paham dulu fungsi coast guard. Sebagai keamanan maritim, keselamatan maritim dan pertahanan maritim. Sebagai keamanan maritim, ancaman tertingginya
maritime terrorism. Makannya saya bentuk Special Response Team,” jelasnya.
Terkait keselamatan maritim, ia mengungkapkan ini sebagai bagian dari coast guard yang saat ini fungsi tersebut dipegang KPLP dan juga Basarnas ketika terjadi proses penyelamatan.
“Untuk maritime defense, sudah pasti coast guard berada di bawah Navy (Angkatan Laut). Ini sebagai pengganda kekuatan angkatan laut, tidak bisa hanya sebagai satgas, tugas utamanya adalah operasi di laut,” ungkapnya.
Namun, jebolan Akabri Laut 1985 itu menegaskan bahwa sebagai pengganda kekuatan AL, coast guard punya jati diri sendiri.
“Dulu, jangan panggil saya Laksdya TNI, tapi panggil saya Laksdya Bakamla, kita punya independensi organisasi. Kita punya jati diri,” tegasnya.
Ia pun menyadari dalam membangun coast guard ideal (seperti di negara maju) memerlukan proses dan waktu lama. Maka dari itu diperlukan tahapan yang konkret dari setiap Kepala Bakamla.
“Saya harus melatih personel. Karena belum ada akademi, maka saya titipkan dulu di (pelatihan) angkatan laut. Kita pun ada pendidikan di kapal baik untuk personel laki-laki maupun perempuan, minimal satu tahun. Jadi kita ini benar-benar Bakamla 'air asin' bukan air tawar,” selorohnya.
Oleh karena itu, mantan Wakasal ini juga menekankan pentingnya karakter Bakamla yang dubangun. Sehingga ketika karakter tersebut dibangun, maka para pembuat kebijakan (eksekutif dan legislatif) semakin yakin dengan keberadaan institusi ini.
“Saya sudah membuat petanya (saat itu) dan saya sudah presentasikan ke mana-mana (stakeholder). Mereka menerima dan memahami. Jadi organisasi sudah dikenalkan tinggal UU dibuat. UU khusus yang bicara tentang Bakamla atau coast guard,” pungkasnya.
