Berita

Ketua DPC Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat menggelar jumpa pers di Girly Corner, Pucangsawit, Senin, 14 Oktober 2024/RMOLJateng

Politik

Tak Toleransi Korupsi, PDIP Langsung Pecat Kevin Fabiano

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 00:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menunjukkan sikap tegas terkait salah satu kadernya yang juga anggota DPRD kota Solo, Kevin Fabiano, telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kevin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) 2021-2023.

Sosok yang biasa disapa Rudy ini mengaku baru mengetahui Kevin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar melalui pemberitaan media. Namun sebelum penetapan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar, Kevin sempat pamit kepada dirinya akan ke Bandung. 

"Sempat pamit ke sini mau ke Bandung, diperiksa Kejaksaan," jelas Rudy, saat menggelar jumpa pers di Girly Corner, Pucangsawit, dikutip RMOLJateng, Senin, 14 Oktober 2024.


Atas penetapan tersebut Rudy segera mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi pada kader PDIP yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Yakni mengajukan surat pemecatan ke DPP PDIP. 

"Setelah lihat fotonya sudah pakai rompi, Saya hari ini akan bersurat ke DPP untuk pemecatan," tegas Rudy.

Sebab tindakan korupsi Ini musuh utama, yang merugikan masyarakat dan negara. Dan PDIP sendiri tidak mentolerir  tindak pidana korupsi. 

Nantinya DPP yang berhak untuk melakukan pemecatan. Karena KTA yang mengeluarkan DPP. Demikian juga dengan proses pergantian antar waktu (PAW). 

"Siapa yang menggantikan dari DPP yang memutuskan. Ya pastinya dari dapil yang sama (dapil III)," lanjut Rudy. 

Ditegaskan juga, kasus yang menimpa Kevin tidak terkait dengan PDIP. Hal itu adalah tindakan pribadinya, terlebih lagi kasusnya terjadi pada 2021, di mana saat itu Kevin belum masuk PDIP. 

"Kita melihat saudara Kevin ini baik karena kami tidak melihat, tidak mendengar, apa yang terjadi di Jawa Barat. Kevin masuk menjadi kader PDIP sejak tahun 2022. Sedangkan kasus dugaan korupsinya tahun 2021 dan baru terungkap tahun 2024," paparnya. 

Saat mengisi formulir sebagai calon legislatif (caleg) untuk DPRD kota Solo juga sudah dilengkapi dengan SKCK, bebas dari tindak pidana. Karena saat itu belum terungkap, imbuh Rudy. 

Kemudian KPU juga meloloskan, berarti sudah klir. 

"Namun tiba-tiba jadi tersangka ya tidak tahu saya, apalagi ini kejadiannya di Jawa Barat. Kejadian ini menjadi evaluasi agar lebih selektif lagi dalam memasukkan kader. Sekali lagi saya sudah tegaskan, jauhkan diri dari korupsi," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya