Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 15 juta rumah subsidi di masa pemerintahannya, 2024-2029.
Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan target 3 juta rumah per tahun.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana tersebut dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) di Jakarta baru-baru ini.
“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujar Hashim, di Jakarta, dikutip Senin 14 Oktober 2024.
Hashim juga menyebut, perusahaan dari Qatar siap berinvestasi dengan syarat tidak mengalami kerugian, sementara China State Construction Engineering Corporation juga siap membangun 1 juta unit hunian.
Demi mendukung program ini, Prabowo berencana membentuk Kementerian Perumahan. Hashim menjelaskan bahwa kementerian ini bertujuan memperlancar program pembangunan rumah sekaligus membantu mengurangi angka stunting dan kemiskinan di Indonesia.
Setiap tahun, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, dengan total 15 juta rumah selama lima tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mendukung pembentukan Kementerian Perumahan. Ia mengatakan, program ini penting untuk menangani backlog perumahan dan mendukung sektor properti, yang melibatkan 175 industri turunan. Basuki menyatakan bahwa program ini akan menjadi fokus utama dalam kepemimpinan Prabowo.
“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus." ucapnya, Jumat, 10 Oktober 2024.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga merespons positif program ini dengan menyiapkan strategi komprehensif guna mendukung kebijakan pemerintah. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan bahwa BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan untuk membahas strategi yang menyasar ekosistem perumahan nasional dari sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand).
“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi,” ujar Nixon, Minggu, 13 Oktober 2024.
BTN juga menyarankan agar masalah terkait tata ruang dan sertifikasi tanah dibereskan terlebih dahulu. Selain itu, BTN mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara, dengan penyesuaian berdasarkan pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).
Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id
