Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jelang Jokowi Lengser Utang Luar Negeri Naik 7,3 Persen, Tembus 425,1 Miliar Dolar AS

SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 14:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang lengsernya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat tembus 425,1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp6.625 triliun per Agustus 2024.

Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya pada Senin 14 Oktober 2024 mengatakan utang tersebut melesat 7,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang yang bersumber dari pemerintah dan swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangan pers.


Adapun posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 dilaporkan mencapai 200,4 miliar Dolar AS. Pertumbuhan utang ini melonjak 4,6 persen yoy, atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya, Juli 2024 sebesar 0,6 persen yoy.

BI menjelaskan, utang luar negeri pemerintah ini dikelola untuk mendukung belanja negara, antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata BI.

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Agustus 2024 tercatat sebesar 197,8 miliar Dolar AS. Utang ini juga meningkat 1,3 persen yoy, dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ULN pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen.

Adapun perkembangan ULN itu bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. 

BI mengklaim utang luar negeri itu sejauh ini masih aman dan terkendali. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,0 persen.

Keamanan ini juga tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3  persen dari total utang luar negeri.

Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya