Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jelang Jokowi Lengser Utang Luar Negeri Naik 7,3 Persen, Tembus 425,1 Miliar Dolar AS

SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 14:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang lengsernya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat tembus 425,1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp6.625 triliun per Agustus 2024.

Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya pada Senin 14 Oktober 2024 mengatakan utang tersebut melesat 7,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang yang bersumber dari pemerintah dan swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangan pers.

Adapun posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 dilaporkan mencapai 200,4 miliar Dolar AS. Pertumbuhan utang ini melonjak 4,6 persen yoy, atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya, Juli 2024 sebesar 0,6 persen yoy.

BI menjelaskan, utang luar negeri pemerintah ini dikelola untuk mendukung belanja negara, antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata BI.

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Agustus 2024 tercatat sebesar 197,8 miliar Dolar AS. Utang ini juga meningkat 1,3 persen yoy, dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ULN pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen.

Adapun perkembangan ULN itu bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. 

BI mengklaim utang luar negeri itu sejauh ini masih aman dan terkendali. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,0 persen.

Keamanan ini juga tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3  persen dari total utang luar negeri.

Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya