Pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik yang bertugas di Nusa Tenggara Timur merupakan keputusan yang berlebihan.
Hal ini disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri yang diputus oleh majelis sidang kode etik pada 11 Oktober 2024 lalu.
“Itu berlebihan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 Oktober 2024.
Ipda Rudi divonis melakukan perbuatan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda NTT pada sejumlah media massa, disebutkan Ipda RS telah melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur, ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan melakukan pemasangan police-line (garis polisi) pada drum dan jerigen yang kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar beralamat di Kelurahan Alak dan Fatukoa, Kupang.
Sugeng mengatakan, semestinya kalau Ipda Rudy Soik bersalah maka perlu dijatuhi hukuman demosi. Pasalnya, IPW mencatat beberapa kasus yang lebih berat yang menimpa perwira di Polri, hukumannya bukan pemecatan. Hal ini terjadi dalam kasus Sambo. Bahkan dalam kasus suap perkara jam tangan dan telah diputus bersalah, justru mendapat kenaikan pangkat.
Oleh karena itu, dalam pemecatan Ipda Rudy Soik, IPW menduga ada jaringan oknum polri yang gerah dengan dibongkarnya pelanggaran penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut dan mengintervensi pada Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dibentuk Kapolda sehingga putusannya yakni Ipda Rudy Soik dipecat dari anggota Polri
“Pimpinan Tertinggi Polri Jenderal Listyo Sigit perlu menurunkan Propam Polri dan Itwasum Polri membongkar penyalahgunaan BBM di wilayah Polda NTT melalui putusan PTDH terhadap Ipda Rudy Soik,” pungkasnya.
