Berita

Representative Image/APRCFSKP

Dunia

Dorong Pertumbuhan Nasional, Korut Luncurkan Program Makan Bergizi Hingga Bangun Perumahan

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 15:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Partai Pekerja Korea (WPK) dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda di Korea Utara.

Kebijakan ini berhasil menarik perhatian masyarakat internasional mengenai tekad Korea Utara untuk memperkuat posisi mereka di masa depan.

Kebijakan Membentuk Masa Depan Anak dengan Makan Bergizi


Pada Juni 2021, WPK meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada pengasuhan anak. Salah satu program utamanya yaitu menyediakan produk susu dan bahan makanan bergizi lainnya bagi semua anak di seluruh negeri yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Menurut Sekretaris Jenderal Kim Jong Un, kebijakan ini mencerminkan komitmen WPK untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pertumbuhan anak-anak, meskipun menghadapi tantangan biaya yang besar.

“Kebijakan ini adalah yang paling penting dan keinginan dari partai dan negara untuk menyediakan kondisi yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak bahkan jika dengan biaya yang sangat besar,"katanya dikutip Asia-Pacific Regional Committee of the Organization for Friendship and Solidarity with the Korean People (APRCFSKP), Sabtu 12 Oktober 2024.

Menurut Kim, dengan mencurahkan lebih banyak ketulusan kepada anak-anak, upaya ini menjadi cara untuk memajukan dan mengembangkan revolusi Korea.

"Ketika generasi muda makan dengan baik dan tumbuh sehat di lingkungan yang baik sejak masa kanak-kanak, masyarakat kita akan penuh dengan semangat dan vitalitas setelah 20 dan 30 tahun dan kekuatan nasional DPRK akan tumbuh lebih kuat," kata Pemimpin Korea Utara itu.

Kebijakan Pembangunan Perumahan


Selain kebijakan untuk anak, pemerintah negara ini  juga memiliki program pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

WPK telah mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Korea Utara. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 10.000 flat tercatat telah dibangun di Pyongyang setiap tahun, sementara rumah-rumah pertanian juga dibangun di berbagai wilayah pedesaan.

Pembangunan perumahan ini sejalan dengan kebijakan WPK yang bertujuan membangun 50.000 flat di ibu kota dan memperbaiki kondisi perumahan masyarakat pedesaan.

"Semua pencapaian ini telah dicapai terutama berkat niat Kim Jong Un untuk pada dasarnya mengubah lingkungan hidup bagi seluruh penduduk dalam waktu 20 atau 30 tahun," tulis APRCFSKP.

Kebijakan Pembangunan Regional

Selain itu, pada awal tahun ini, WPK juga telah memperkenalkan Kebijakan Pembangunan Daerah 20×10, sebuah program jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri daerah.

Program ini bertujuan membangun pabrik-pabrik modern di 20 wilayah setiap tahunnya untuk meningkatkan standar hidup material dan budaya masyarakat di seluruh Korea Utara dalam waktu 10 tahun.

Pada Agustus, kebijakan tersebut diperluas dengan tambahan inisiatif untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta stasiun pengelolaan biji-bijian di berbagai wilayah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan regional serta mendorong pembangunan bangsa secara serentak dan seimbang. Meskipun negara ini masih menghadapi banyak tantangan, WPK dan masyarakat Korea yakin bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan perkembangan nasional secara keseluruhan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya