Berita

Representative Image/APRCFSKP

Dunia

Dorong Pertumbuhan Nasional, Korut Luncurkan Program Makan Bergizi Hingga Bangun Perumahan

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 15:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Partai Pekerja Korea (WPK) dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda di Korea Utara.

Kebijakan ini berhasil menarik perhatian masyarakat internasional mengenai tekad Korea Utara untuk memperkuat posisi mereka di masa depan.

Kebijakan Membentuk Masa Depan Anak dengan Makan Bergizi


Pada Juni 2021, WPK meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada pengasuhan anak. Salah satu program utamanya yaitu menyediakan produk susu dan bahan makanan bergizi lainnya bagi semua anak di seluruh negeri yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Menurut Sekretaris Jenderal Kim Jong Un, kebijakan ini mencerminkan komitmen WPK untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pertumbuhan anak-anak, meskipun menghadapi tantangan biaya yang besar.

“Kebijakan ini adalah yang paling penting dan keinginan dari partai dan negara untuk menyediakan kondisi yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak bahkan jika dengan biaya yang sangat besar,"katanya dikutip Asia-Pacific Regional Committee of the Organization for Friendship and Solidarity with the Korean People (APRCFSKP), Sabtu 12 Oktober 2024.

Menurut Kim, dengan mencurahkan lebih banyak ketulusan kepada anak-anak, upaya ini menjadi cara untuk memajukan dan mengembangkan revolusi Korea.

"Ketika generasi muda makan dengan baik dan tumbuh sehat di lingkungan yang baik sejak masa kanak-kanak, masyarakat kita akan penuh dengan semangat dan vitalitas setelah 20 dan 30 tahun dan kekuatan nasional DPRK akan tumbuh lebih kuat," kata Pemimpin Korea Utara itu.

Kebijakan Pembangunan Perumahan


Selain kebijakan untuk anak, pemerintah negara ini  juga memiliki program pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

WPK telah mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Korea Utara. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 10.000 flat tercatat telah dibangun di Pyongyang setiap tahun, sementara rumah-rumah pertanian juga dibangun di berbagai wilayah pedesaan.

Pembangunan perumahan ini sejalan dengan kebijakan WPK yang bertujuan membangun 50.000 flat di ibu kota dan memperbaiki kondisi perumahan masyarakat pedesaan.

"Semua pencapaian ini telah dicapai terutama berkat niat Kim Jong Un untuk pada dasarnya mengubah lingkungan hidup bagi seluruh penduduk dalam waktu 20 atau 30 tahun," tulis APRCFSKP.

Kebijakan Pembangunan Regional

Selain itu, pada awal tahun ini, WPK juga telah memperkenalkan Kebijakan Pembangunan Daerah 20×10, sebuah program jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri daerah.

Program ini bertujuan membangun pabrik-pabrik modern di 20 wilayah setiap tahunnya untuk meningkatkan standar hidup material dan budaya masyarakat di seluruh Korea Utara dalam waktu 10 tahun.

Pada Agustus, kebijakan tersebut diperluas dengan tambahan inisiatif untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta stasiun pengelolaan biji-bijian di berbagai wilayah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan regional serta mendorong pembangunan bangsa secara serentak dan seimbang. Meskipun negara ini masih menghadapi banyak tantangan, WPK dan masyarakat Korea yakin bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan perkembangan nasional secara keseluruhan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya