Berita

Representative Image/APRCFSKP

Dunia

Dorong Pertumbuhan Nasional, Korut Luncurkan Program Makan Bergizi Hingga Bangun Perumahan

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 15:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Partai Pekerja Korea (WPK) dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda di Korea Utara.

Kebijakan ini berhasil menarik perhatian masyarakat internasional mengenai tekad Korea Utara untuk memperkuat posisi mereka di masa depan.

Kebijakan Membentuk Masa Depan Anak dengan Makan Bergizi


Pada Juni 2021, WPK meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada pengasuhan anak. Salah satu program utamanya yaitu menyediakan produk susu dan bahan makanan bergizi lainnya bagi semua anak di seluruh negeri yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Menurut Sekretaris Jenderal Kim Jong Un, kebijakan ini mencerminkan komitmen WPK untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pertumbuhan anak-anak, meskipun menghadapi tantangan biaya yang besar.

“Kebijakan ini adalah yang paling penting dan keinginan dari partai dan negara untuk menyediakan kondisi yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak bahkan jika dengan biaya yang sangat besar,"katanya dikutip Asia-Pacific Regional Committee of the Organization for Friendship and Solidarity with the Korean People (APRCFSKP), Sabtu 12 Oktober 2024.

Menurut Kim, dengan mencurahkan lebih banyak ketulusan kepada anak-anak, upaya ini menjadi cara untuk memajukan dan mengembangkan revolusi Korea.

"Ketika generasi muda makan dengan baik dan tumbuh sehat di lingkungan yang baik sejak masa kanak-kanak, masyarakat kita akan penuh dengan semangat dan vitalitas setelah 20 dan 30 tahun dan kekuatan nasional DPRK akan tumbuh lebih kuat," kata Pemimpin Korea Utara itu.

Kebijakan Pembangunan Perumahan


Selain kebijakan untuk anak, pemerintah negara ini  juga memiliki program pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

WPK telah mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Korea Utara. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 10.000 flat tercatat telah dibangun di Pyongyang setiap tahun, sementara rumah-rumah pertanian juga dibangun di berbagai wilayah pedesaan.

Pembangunan perumahan ini sejalan dengan kebijakan WPK yang bertujuan membangun 50.000 flat di ibu kota dan memperbaiki kondisi perumahan masyarakat pedesaan.

"Semua pencapaian ini telah dicapai terutama berkat niat Kim Jong Un untuk pada dasarnya mengubah lingkungan hidup bagi seluruh penduduk dalam waktu 20 atau 30 tahun," tulis APRCFSKP.

Kebijakan Pembangunan Regional

Selain itu, pada awal tahun ini, WPK juga telah memperkenalkan Kebijakan Pembangunan Daerah 20×10, sebuah program jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri daerah.

Program ini bertujuan membangun pabrik-pabrik modern di 20 wilayah setiap tahunnya untuk meningkatkan standar hidup material dan budaya masyarakat di seluruh Korea Utara dalam waktu 10 tahun.

Pada Agustus, kebijakan tersebut diperluas dengan tambahan inisiatif untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta stasiun pengelolaan biji-bijian di berbagai wilayah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan regional serta mendorong pembangunan bangsa secara serentak dan seimbang. Meskipun negara ini masih menghadapi banyak tantangan, WPK dan masyarakat Korea yakin bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan perkembangan nasional secara keseluruhan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya