Berita

Representative Image/APRCFSKP

Dunia

Dorong Pertumbuhan Nasional, Korut Luncurkan Program Makan Bergizi Hingga Bangun Perumahan

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 15:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Partai Pekerja Korea (WPK) dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda di Korea Utara.

Kebijakan ini berhasil menarik perhatian masyarakat internasional mengenai tekad Korea Utara untuk memperkuat posisi mereka di masa depan.

Kebijakan Membentuk Masa Depan Anak dengan Makan Bergizi


Pada Juni 2021, WPK meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada pengasuhan anak. Salah satu program utamanya yaitu menyediakan produk susu dan bahan makanan bergizi lainnya bagi semua anak di seluruh negeri yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

Menurut Sekretaris Jenderal Kim Jong Un, kebijakan ini mencerminkan komitmen WPK untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pertumbuhan anak-anak, meskipun menghadapi tantangan biaya yang besar.

“Kebijakan ini adalah yang paling penting dan keinginan dari partai dan negara untuk menyediakan kondisi yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak bahkan jika dengan biaya yang sangat besar,"katanya dikutip Asia-Pacific Regional Committee of the Organization for Friendship and Solidarity with the Korean People (APRCFSKP), Sabtu 12 Oktober 2024.

Menurut Kim, dengan mencurahkan lebih banyak ketulusan kepada anak-anak, upaya ini menjadi cara untuk memajukan dan mengembangkan revolusi Korea.

"Ketika generasi muda makan dengan baik dan tumbuh sehat di lingkungan yang baik sejak masa kanak-kanak, masyarakat kita akan penuh dengan semangat dan vitalitas setelah 20 dan 30 tahun dan kekuatan nasional DPRK akan tumbuh lebih kuat," kata Pemimpin Korea Utara itu.

Kebijakan Pembangunan Perumahan


Selain kebijakan untuk anak, pemerintah negara ini  juga memiliki program pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

WPK telah mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Korea Utara. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 10.000 flat tercatat telah dibangun di Pyongyang setiap tahun, sementara rumah-rumah pertanian juga dibangun di berbagai wilayah pedesaan.

Pembangunan perumahan ini sejalan dengan kebijakan WPK yang bertujuan membangun 50.000 flat di ibu kota dan memperbaiki kondisi perumahan masyarakat pedesaan.

"Semua pencapaian ini telah dicapai terutama berkat niat Kim Jong Un untuk pada dasarnya mengubah lingkungan hidup bagi seluruh penduduk dalam waktu 20 atau 30 tahun," tulis APRCFSKP.

Kebijakan Pembangunan Regional

Selain itu, pada awal tahun ini, WPK juga telah memperkenalkan Kebijakan Pembangunan Daerah 20×10, sebuah program jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri daerah.

Program ini bertujuan membangun pabrik-pabrik modern di 20 wilayah setiap tahunnya untuk meningkatkan standar hidup material dan budaya masyarakat di seluruh Korea Utara dalam waktu 10 tahun.

Pada Agustus, kebijakan tersebut diperluas dengan tambahan inisiatif untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta stasiun pengelolaan biji-bijian di berbagai wilayah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan regional serta mendorong pembangunan bangsa secara serentak dan seimbang. Meskipun negara ini masih menghadapi banyak tantangan, WPK dan masyarakat Korea yakin bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan perkembangan nasional secara keseluruhan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya