Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Dukungan PDIP Bisa Memperlancar Pemerintahan Prabowo

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 05:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, diyakini bisa memperkokoh pemerintahan lima tahun ke depan. Koalisi yang solid diprediksi menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gurubesar Hukum dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Sugianto menuturkan, pertemuan Prabowo-Megawati saat ini paling dinanti publik, setelah sebelumnya partai-partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, seperti Nasdem dan PKB telah lebih dulu merapat.

“Saat ini publik menunggu pertemuan Megawati dengan Prabowo, hal ini bisa menunjukkan pimpinan parpol memiliki hubungan harmonis,” ujar Prof. Sugianto, dikutip RMOLJabar, Jumat (11/10).


Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah tersebut menyatakan, merapatnya tiga partai besar seperti Nasdem, PKB, dan PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperkuat stabilitas politik. 

Nah, dukungan PDIP di bawah pimpinan Megawati akan memperlancar jalannya pemerintahan yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“Prabowo sebagai Presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan lebih mulus melaksanakan pemerintahan jika didukung PDIP,” ucapnya. 

Namun, Prof Sugianto juga menyoroti pentingnya tetap ada pengawasan terhadap pemerintahan, baik dari partai oposisi maupun anggota DPR sebagai wakil rakyat. Pengawasan tersebut, menurutnya, harus terus dilakukan agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal dan transparan.

"Pemerintahan Prabowo akan lebih kondusif dengan adanya kolaborasi dengan parpol oposisi pilpres. Harapan publik pada Prabowo mampu menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan dan rasa aman,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya