Berita

Logo PDIP/Net

Politik

PDIP Sebaiknya di Luar Pemerintahan Demi Demokrasi Stabil

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sangat baik untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyambut baik pertemuan itu, namun ia berharap agar PDIP lebih ideal jika di luar pemerintahan demi menjaga kestabilan dalam berdemokrasi. 

"Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tapi ada juga yang mengawasi," jelas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 9 Oktober 2024. 


Lebih lanjut, menurut Semar jika tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan maka akan mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

"Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus saya rasa sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen sehingga jika PDI Perjuangan juga masuk justeru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu, semoga Pak Prabowo mempertimbangkan hal tersebut supaya demokrasi tetap berjalan sehat ke depan, lagipula rasanya malu juga ya habis menyerang secara masif Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu terus malah masuk di dalam pemerintahannya," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut. 

Ia mendorong pemerintahan kedepan memembangun rezim yang proporsional dengan adanya partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan. 

"Kami berharap betul ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan dari luar kabinet dengan demikian kami sangat yakin betul pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap dapat berjalan dengan baik walau tanpa PDI Perjuangan di dalamnya," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya