Berita

Logo PDIP/Net

Politik

PDIP Sebaiknya di Luar Pemerintahan Demi Demokrasi Stabil

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sangat baik untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyambut baik pertemuan itu, namun ia berharap agar PDIP lebih ideal jika di luar pemerintahan demi menjaga kestabilan dalam berdemokrasi. 

"Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tapi ada juga yang mengawasi," jelas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 9 Oktober 2024. 


Lebih lanjut, menurut Semar jika tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan maka akan mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

"Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus saya rasa sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen sehingga jika PDI Perjuangan juga masuk justeru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu, semoga Pak Prabowo mempertimbangkan hal tersebut supaya demokrasi tetap berjalan sehat ke depan, lagipula rasanya malu juga ya habis menyerang secara masif Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu terus malah masuk di dalam pemerintahannya," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut. 

Ia mendorong pemerintahan kedepan memembangun rezim yang proporsional dengan adanya partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan. 

"Kami berharap betul ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan dari luar kabinet dengan demikian kami sangat yakin betul pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap dapat berjalan dengan baik walau tanpa PDI Perjuangan di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya