Berita

Logo PDIP/Net

Politik

PDIP Sebaiknya di Luar Pemerintahan Demi Demokrasi Stabil

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sangat baik untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyambut baik pertemuan itu, namun ia berharap agar PDIP lebih ideal jika di luar pemerintahan demi menjaga kestabilan dalam berdemokrasi. 

"Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tapi ada juga yang mengawasi," jelas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 9 Oktober 2024. 


Lebih lanjut, menurut Semar jika tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan maka akan mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

"Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus saya rasa sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen sehingga jika PDI Perjuangan juga masuk justeru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu, semoga Pak Prabowo mempertimbangkan hal tersebut supaya demokrasi tetap berjalan sehat ke depan, lagipula rasanya malu juga ya habis menyerang secara masif Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu terus malah masuk di dalam pemerintahannya," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut. 

Ia mendorong pemerintahan kedepan memembangun rezim yang proporsional dengan adanya partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan. 

"Kami berharap betul ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan dari luar kabinet dengan demikian kami sangat yakin betul pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap dapat berjalan dengan baik walau tanpa PDI Perjuangan di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya