Berita

Gedung Ombudsman RI/Net

Politik

Ombudsman RI Batalkan Seleksi Kepala Perwakilan 6 Provinsi, Peserta Akan Ambil Jalur Hukum

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 18:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Ombudsman RI melakukan pembatalan terhadap seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman RI pada 6 provinsi yang sudah memasuki tahapan 4 besar. Pembatalan ini membuat peserta berencana untuk menempuh jalur hukum mengingat pembatalan ini sangat merugikan mereka.

“Ini sangat merugikan kami dan kami berencana menempuh jalur hukum terkait pembatalan ini,” kata salah seorang peserta asal Sumatera Utara meminta namanya tidak disebut dengan alasan masih berkoordinasi dengan berbagai peserta dari provinsi lain, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ia merupakan salah seorang peserta seleksi calon kepala perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Utara yang namanya lolos hingga 4 besar. Ia mengaku kaget dengan keputusan dari Ombudsman RI yang diinformasikan kepadanya melalui surat elektronik.


“Barusan di email ke saya terkait adanya pembatalan. Kita kan jadi mempertanyakan apa dasar mereka melakukan pembatalan setelah hampir 1 tahun tersendat,” ungkapnya.

Menurutnya kekecewaan mendalam sangat mereka rasakan terutama terhadap Ombudsman RI. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawasi maladministrasi, justru mereka melakukan maladministrasi yang luar biasa.

“Sebagai lembaga pengawas maladministrasi justru melakukan pelanggaran administrasi yang dahsyat. Ini sangat mengecewakan, Ombudsman RI dan tim seleksi harus menjelaskan hal ini kepada publik,” pungkasnya.

Diketahui seleksi calon kepala perwakilan Ombudsman RI tersendat pada 6 provinsi yakni di Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Bengkulu. Padahal seleksinya sudah masuk pada 4 besar calon kandidat.

Sejauh ini, Ombudsman RI belum memberikan penjelasan terkait pembatalan seleksi yang berlangsung pada tahun 2023 tersebut.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya