Masalah Struktural Picu Ekonomi Stagnan 5 Persen di Era Jokowi

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka rata-rata 5 persen selama Presiden Joko Widodo memerintah selama 10 tahun, diperkirakan karena masalah struktur ekonomi yang tidak kuat. 

Hal tersebut diungkapkan Penasihat Senior Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Andi Widjajanto, dalam seminar nasional bertajuk "Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurutnya, kebijakan perekonomian nasional era Jokowi selama 2 periode bukan bersifat spesifik, tetapi hal mendasar yang patut diperhatikan pemerintahan ke depan yang akan diampu Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. 

"Kayaknya masalahnya ini (ekonomi) tidak idiosinkratik (bersifat spesifik), masalahnya bersifat struktural yang harus kita utak atik," ujar Andi. 

Dia membandingkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi dengan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat dua periode. 

"Etos kerja yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi tidak membuat pertumbuhan ekonominya rata-rata dalam 10 tahun melampaui SBY apalagi dibandingkan dengan Pak Harto," tuturnya. 

Andi yang merupakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) periode 2022-2023 itu menilai, yang menjadi persoalan struktural kebijakan ekonomi era Jokowi adalah terlalu gembar-gembor di ranah infrastruktur. 

"Dulu dibayangkannya, dengan infrastruktur akan ada spillover effect ke wilayah lainnya yang memang diyakini akan memakan waktu. Ketika Tol Jakarta-Bandung jadi, ekonomi yang terasa bukan ekonomi sepanjang Cikampek-Padalarang, yang segera terasa adalah matinya UMKM, kuliner di jalur Cianjur, langsung terasa mati dan tidak ada sektor lain yang mengisi itu," urainya. 

"Pariwisata mentok, mereka tidak bisa bergerak ke pertanian, tidak bisa ada industri dibangun di situ, sehingga sektor itu turun signifikan, kelas menengahnya menjadi kelas rentan kembali di wilayah tersebut, itu yang terjadi ketika kita memprioritaskan infrastruktur," demikian Andi menambahkan.