Berita

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024/RMOL

Politik

Prabowo Disarankan Perbesar Anggaran Pertahanan

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ketika memerintah nanti diharapkan meningkatkan anggaran pertahanan. Sebab, target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibuat Presiden Joko Widodo belum mencapai 100 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Target MEF Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 ini tidak tercapai 100 persen, karena perencanaan dan penganggaran pertahanan belum dilakukan secara maksimal. 


"Kalau anggaran terbatas, kekuatan pun akan terbatas. Karena itu, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik 8 persen sehingga kita betul-betul bisa menambah alat pertahanan," ujar Guntur. 

Menurutnya, pencapaian MEF menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sistem pertahanan Indonesia yang modern bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks ke depan. 

"Kalau kami mengecek sumber terbuka, kami belum melihat ada perencanaan budget post seperti apa. Proyek jangka panjangnya juga kami tidak bisa mempelajarinya. Tapi pasti diteruskan pemerintahan yang akan datang. Sehingga pentingnya perencanaan jangka panjang," tuturnya. 

Lebih lanjut, LAB 45 menyarankan Prabowo untuk menuntaskan kebutuhan regulasi di sektor pertahanan, dan juga mengeksekusi target pembangunan jangka pendek pertahanan sesuai potensi krisis tingkat nasional maupun global saat ini.

"Rekomendasi selanjutnya rencana modernisasi serta pembangunan pertahanan jangka panjang," demikian Guntur. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya