Berita

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024/RMOL

Politik

Prabowo Disarankan Perbesar Anggaran Pertahanan

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ketika memerintah nanti diharapkan meningkatkan anggaran pertahanan. Sebab, target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibuat Presiden Joko Widodo belum mencapai 100 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Target MEF Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 ini tidak tercapai 100 persen, karena perencanaan dan penganggaran pertahanan belum dilakukan secara maksimal. 

"Kalau anggaran terbatas, kekuatan pun akan terbatas. Karena itu, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik 8 persen sehingga kita betul-betul bisa menambah alat pertahanan," ujar Guntur. 

Menurutnya, pencapaian MEF menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sistem pertahanan Indonesia yang modern bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks ke depan. 

"Kalau kami mengecek sumber terbuka, kami belum melihat ada perencanaan budget post seperti apa. Proyek jangka panjangnya juga kami tidak bisa mempelajarinya. Tapi pasti diteruskan pemerintahan yang akan datang. Sehingga pentingnya perencanaan jangka panjang," tuturnya. 

Lebih lanjut, LAB 45 menyarankan Prabowo untuk menuntaskan kebutuhan regulasi di sektor pertahanan, dan juga mengeksekusi target pembangunan jangka pendek pertahanan sesuai potensi krisis tingkat nasional maupun global saat ini.

"Rekomendasi selanjutnya rencana modernisasi serta pembangunan pertahanan jangka panjang," demikian Guntur. 

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya