Berita

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024/RMOL

Politik

Prabowo Disarankan Perbesar Anggaran Pertahanan

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ketika memerintah nanti diharapkan meningkatkan anggaran pertahanan. Sebab, target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibuat Presiden Joko Widodo belum mencapai 100 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Target MEF Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 ini tidak tercapai 100 persen, karena perencanaan dan penganggaran pertahanan belum dilakukan secara maksimal. 


"Kalau anggaran terbatas, kekuatan pun akan terbatas. Karena itu, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik 8 persen sehingga kita betul-betul bisa menambah alat pertahanan," ujar Guntur. 

Menurutnya, pencapaian MEF menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sistem pertahanan Indonesia yang modern bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks ke depan. 

"Kalau kami mengecek sumber terbuka, kami belum melihat ada perencanaan budget post seperti apa. Proyek jangka panjangnya juga kami tidak bisa mempelajarinya. Tapi pasti diteruskan pemerintahan yang akan datang. Sehingga pentingnya perencanaan jangka panjang," tuturnya. 

Lebih lanjut, LAB 45 menyarankan Prabowo untuk menuntaskan kebutuhan regulasi di sektor pertahanan, dan juga mengeksekusi target pembangunan jangka pendek pertahanan sesuai potensi krisis tingkat nasional maupun global saat ini.

"Rekomendasi selanjutnya rencana modernisasi serta pembangunan pertahanan jangka panjang," demikian Guntur. 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya