Berita

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024/RMOL

Politik

Prabowo Disarankan Perbesar Anggaran Pertahanan

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ketika memerintah nanti diharapkan meningkatkan anggaran pertahanan. Sebab, target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibuat Presiden Joko Widodo belum mencapai 100 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Target MEF Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 ini tidak tercapai 100 persen, karena perencanaan dan penganggaran pertahanan belum dilakukan secara maksimal. 

"Kalau anggaran terbatas, kekuatan pun akan terbatas. Karena itu, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik 8 persen sehingga kita betul-betul bisa menambah alat pertahanan," ujar Guntur. 

Menurutnya, pencapaian MEF menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sistem pertahanan Indonesia yang modern bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks ke depan. 

"Kalau kami mengecek sumber terbuka, kami belum melihat ada perencanaan budget post seperti apa. Proyek jangka panjangnya juga kami tidak bisa mempelajarinya. Tapi pasti diteruskan pemerintahan yang akan datang. Sehingga pentingnya perencanaan jangka panjang," tuturnya. 

Lebih lanjut, LAB 45 menyarankan Prabowo untuk menuntaskan kebutuhan regulasi di sektor pertahanan, dan juga mengeksekusi target pembangunan jangka pendek pertahanan sesuai potensi krisis tingkat nasional maupun global saat ini.

"Rekomendasi selanjutnya rencana modernisasi serta pembangunan pertahanan jangka panjang," demikian Guntur. 

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya