Berita

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024/RMOL

Politik

Prabowo Disarankan Perbesar Anggaran Pertahanan

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ketika memerintah nanti diharapkan meningkatkan anggaran pertahanan. Sebab, target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibuat Presiden Joko Widodo belum mencapai 100 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Christian Guntur Lebang, dalam acara seminar nasional "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.

Target MEF Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 ini tidak tercapai 100 persen, karena perencanaan dan penganggaran pertahanan belum dilakukan secara maksimal. 


"Kalau anggaran terbatas, kekuatan pun akan terbatas. Karena itu, semoga pertumbuhan ekonomi kita naik 8 persen sehingga kita betul-betul bisa menambah alat pertahanan," ujar Guntur. 

Menurutnya, pencapaian MEF menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sistem pertahanan Indonesia yang modern bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks ke depan. 

"Kalau kami mengecek sumber terbuka, kami belum melihat ada perencanaan budget post seperti apa. Proyek jangka panjangnya juga kami tidak bisa mempelajarinya. Tapi pasti diteruskan pemerintahan yang akan datang. Sehingga pentingnya perencanaan jangka panjang," tuturnya. 

Lebih lanjut, LAB 45 menyarankan Prabowo untuk menuntaskan kebutuhan regulasi di sektor pertahanan, dan juga mengeksekusi target pembangunan jangka pendek pertahanan sesuai potensi krisis tingkat nasional maupun global saat ini.

"Rekomendasi selanjutnya rencana modernisasi serta pembangunan pertahanan jangka panjang," demikian Guntur. 

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya