Aktivis Balochistan, Sammul Baloch, yang mewakili Gerakan Nasional Baloch (BNM), berbicara di Sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung di Jenewa, Jumat, 4 Oktober 2024./MPT
Isu penindasan di Balochistan ikut menjadi topik yang dibicarakan di dalam Sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung di Jenewa pekan lalu.
Seorang aktivis Balochistan, Sammul Baloch, yang mewakili Gerakan Nasional Baloch (BNM), mengecam Pakistan atas pelanggaran hak asasi manusia yang parah di tanah kelahirannya.
Dalam pidatonya dia merinci penindasan yang sedang berlangsung dan menyerukan perhatian internasional dan tindakan mendesak untuk mengatasi situasi tersebut.
Sammul Baloch menyoroti praktik penghilangan paksa yang meluas, di mana ribuan warga Baloch telah diculik oleh pasukan keamanan Pakistan, dan keberadaan mereka masih belum diketahui.
Dia merujuk pada data dari Paank, sebuah organisasi hak asasi manusia Baloch, yang melaporkan bahwa antara Januari 2024 dan Juni 2024, setidaknya 269 orang baik pria, wanita, dan anak-anak telah diculik. Selain itu, 25 orang dibunuh di luar hukum, dan 160 orang menjadi sasaran penyiksaan.
Penghilangan paksa di Balochistan ini bukanlah insiden yang terisolasi; hal itu mencerminkan kampanye yang lebih luas terhadap perbedaan pendapat.
Sammul Baloch menuduh militer dan badan intelijen Pakistan mengatur penculikan ini untuk menekan seruan otonomi. Situasi ini menimbulkan ketakutan di masyarakat lokal dan semakin mengikis kepercayaan pada lembaga negara.
Sammul Baloch juga membahas bagaimana tindakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis negara Pakistan untuk melemahkan perjuangan bangsa Baloch untuk menentukan nasib sendiri.
Penggunaan kekuatan militer, pembunuhan yang ditargetkan, dan taktik intimidasi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari kampanye yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk membungkam suara Baloch. Dia menunjukkan bahwa tindakan negara tidak hanya menargetkan aktivis politik tetapi juga warga sipil, sehingga menciptakan suasana ketakutan dan penindasan di Balochistan.
Meskipun ada banyak bukti pelanggaran ini, Sammul Baloch menyatakan keprihatinannya atas kurangnya tanggapan internasional. Dia menekankan kegagalan lembaga internasional untuk mengambil tindakan yang berarti terkait krisis Baloch, dengan mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini, yang merupakan genosida, sebagian besar telah diabaikan oleh masyarakat internasional.
"Ketidakpedulian dunia merupakan ketidakadilan yang serius bagi bangsa Baloch," ungkapnya dikutip dari
My Press Today.
Dalam menutup pidatonya, Sammul Baloch meminta PBB dan masyarakat global untuk meminta pertanggungjawaban Pakistan atas tindakannya di Balochistan.
Ia mendesak Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi kedua yang membahas penindasan sistematis Pakistan terhadap bangsa Baloch dan mendukung pembentukan negara Baloch yang bebas dan berdaulat. Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut sangat penting dalam mengatasi kekejaman yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa hak rakyat Baloch untuk menentukan nasib sendiri ditegakkan.
Penindasan yang sedang berlangsung di Balochistan menggarisbawahi keengganan negara untuk menghadapi kekuatan militernya yang tidak terkendali. Sementara dunia menyaksikan, janji-janji kosong Pakistan tentang keadilan sangat kontras dengan kenyataan suram di lapangan.
Pidato Sammul Baloch menyoroti situasi hak asasi manusia yang serius di Balochistan, menyerukan intervensi segera untuk melindungi bangsa Baloch dari kekerasan dan penindasan yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa perjuangan Baloch bukan sekadar masalah regional, tetapi masalah hak asasi manusia dan keadilan global.
