Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Alarm Bahaya, Pekerja yang Kena PHK Tembus 52 Ribu hingga September 2024

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 13:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia tembus 52 ribu orang sepanjang tahun ini hingga September 2024. 

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan jumlah tersebut mencapai 52.993 orang, naik lebih dari 10 ribu dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dengan angka PHK mencapai 42.277.

Dalam hal ini, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi, terutama di sektor manufaktur padat karya.


"Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi selama 9 bulan pertama mencapai 14.767, disusul Banten 9.114 pekerja, dan Jakarta 7.469 orang yang terdampak PHK," bunyi data Kemnaker, dikutip Selasa, 8 Oktober 2024.

Adapun pada periode ini, pekerja di industri manufaktur atau pengolahan menjadi yang paling terdampak dengan badai PHK massal ini yang mencapai 24.013 pekerja.

Posisi ini juga disusul oleh sektor jasa yang mengalami PHK sebanyak 12.853, serta sektor pertanian, kehutanan perikanan dengan 3.997 kasus.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sebelumnya mengakui adanya peningkatan jumlah pekerja dalam negeri yang di-PHK.

Menurutnya, Kemnaker tengah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampak dari PHK massal di sejumlah industri, termasuk melalui upaya mediasi untuk menekan angka PHK yang terus meningkat.

"Ya, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Menaker Ida, pada Agustus 2024 lalu.

"Kita terus melakukan mitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," tuturnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya