Berita

Analis Utama Maha Data Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45), Diyauddin, dalam Seminar Nasional LAB 45 di Perpusatakaan Nasional/RMOL

Politik

Tanpa Jubir, Citra Pemerintahan Jokowi Menurun

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahannya sejak 2014 hingga 2024, mendapat evaluasi dari Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45). 

Salah satunya adalah soal komunikasi publik yang berimbas pada citra pemerintahan.

Demikian disampaikan Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin dalam Sesi 1 Seminar Nasional LAB 45 bertajuk "Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?, di Perpusatakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.


Diyauddin menjelaskan, komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung turun ketika masuk periode kedua. 

Sebab informasi-informasi kritis dan miring yang bertebaran di media-media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan.

"Ini tidak ada yang bisa menjelaskan, misalnya masalah akun Fufufafa (yang viral di media sosial bahwa akun Kaskus itu diduga dimiliki putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka)," ujar Diyauddin.

Menurutnya, masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi di periode kedua, setidaknya berlangsung beberapa tahun belakangan saja, bukan sejak awal memasuki periode kedua.

Diyauddin mengungkapkan, terdapat satu sebab utama dari masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi, yang bisa dibilang tidak seperti yang dijalankan pada periode pertamanya. 

"Kita, selama hampir 3 tahun belakangan mengalami kekosongan jubir Kepresidenan," kata Diyauddin.

Oleh karena itu, diharapkan pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dapat mencontoh negara tetangga, yang menjaga dengan baik komunikasi publik pemerintahannya dan terhindar dari citra negatif dari publik. 

"Di Amerika Serikat hampir setiap hari ada konferensi pers dari jubir Kepresidenan," demikian Diyauddin.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya