Berita

Analis Utama Maha Data Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45), Diyauddin, dalam Seminar Nasional LAB 45 di Perpusatakaan Nasional/RMOL

Politik

Tanpa Jubir, Citra Pemerintahan Jokowi Menurun

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahannya sejak 2014 hingga 2024, mendapat evaluasi dari Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45). 

Salah satunya adalah soal komunikasi publik yang berimbas pada citra pemerintahan.

Demikian disampaikan Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin dalam Sesi 1 Seminar Nasional LAB 45 bertajuk "Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?, di Perpusatakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.


Diyauddin menjelaskan, komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung turun ketika masuk periode kedua. 

Sebab informasi-informasi kritis dan miring yang bertebaran di media-media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan.

"Ini tidak ada yang bisa menjelaskan, misalnya masalah akun Fufufafa (yang viral di media sosial bahwa akun Kaskus itu diduga dimiliki putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka)," ujar Diyauddin.

Menurutnya, masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi di periode kedua, setidaknya berlangsung beberapa tahun belakangan saja, bukan sejak awal memasuki periode kedua.

Diyauddin mengungkapkan, terdapat satu sebab utama dari masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi, yang bisa dibilang tidak seperti yang dijalankan pada periode pertamanya. 

"Kita, selama hampir 3 tahun belakangan mengalami kekosongan jubir Kepresidenan," kata Diyauddin.

Oleh karena itu, diharapkan pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dapat mencontoh negara tetangga, yang menjaga dengan baik komunikasi publik pemerintahannya dan terhindar dari citra negatif dari publik. 

"Di Amerika Serikat hampir setiap hari ada konferensi pers dari jubir Kepresidenan," demikian Diyauddin.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya