Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Vientiane, Laos/Ist

Bisnis

Di Laos, Menko Airlangga Bawa Misi Percepatan DEFA

SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 22:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perundingan ekonomi digital ASEAN (DEFA) terus didorong pemerintah Indonesia agar bisa diselesaikan tepat waktu.

Misi tersebut kembali disuarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menghadiri pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) di Vientiane, Laos, Senin, 7 Oktober 2024.

”Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia,“ tegas Airlangga.


ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA adalah salah satu andalan yang diusung pada saat keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023 untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Ditegaskan Airlangga, DEFA adalah masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian mengatur digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN.

Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang baru mencapai 14 persen. Padahal target penyelesaian sebesar 50 persen di akhir tahun 2024.

“Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50 persen,“ ujar Menko Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya