Berita

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah ruang Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10)./Puspenkum Kejagung

Hukum

4 Boks Dokumen Disita Kejagung dari 5 Ruangan KLHK

SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 19:23 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sejumlah dokumen disita Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) usai menggeledah sejumlah ruang di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10).

Dituturkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan antara pukul 09.00 sampai 23.00 WIB.

"Kasus posisi terhadap penggeledahan dimaksud yakni diduga telah terjadi penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan secara melawan hukum pada tahun 2005 sampai 2024, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara," kata Harli dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Senin (7/10).


Dari hasil penggeledahan tersebut, Tim Penyidik telah memperoleh dokumen yang disimpan dalam 4 buah boks. Juga ada barang bukti lainnya dalam bentuk elektronik terkait proses pelepasan kawasan hutan.

"Kegiatan penggeledahan berjalan dengan lancar dan kooperatif tanpa ada perintangan," imbuh Harli.

Seluruh barang bukti tersebut dibawa oleh penyidik untuk dianalisis dan tidak menutup kemungkinan, penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Adapun ruangan yang digeledah Jampidsus Kejagung adalah Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal), Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR, Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan, juga Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya