Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

LSI Denny JA: Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Masih Jadi Tantangan di Era Jokowi

SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 17:09 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama satu dekade dinilai masih menyisakan ketimpangan ekonomi di antara wilayah-wilayah di Indonesia, meski pertumbuhan ekonomi berhasil naik peringkat dunia.

Berdasarkan survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih sangat mencolok.

"Daerah-daerah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Denny JA, pada Senin (7/10).


Selain itu, Indonesia, kata Denny juga masih dihadapkan pada tantangan besar dalam mendiversifikasi ekonominya agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. 

"Ketika harga komoditas internasional turun, pendapatan negara ikut terpengaruh, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,"tuturnya.

Di sisi lain, Denny juga menyoroti bahwa korupsi tetap menjadi persoalan yang harus diatasi. Meski berbagai upaya telah dilakukan, masalah ini masih menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. 

Ia menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menarik investasi asing.

 "Tantangan yang masih ada, seperti ketimpangan pembangunan, ketergantungan pada komoditas, dan masalah korupsi, perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya agar fondasi ekonomi yang telah dibangun dapat bertahan dan semakin kuat di masa depan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya