Ilustrasi kereta cepat/Shinkansen
Vietnam berencana membangun kereta cepat senilai 67 miliar Dolar AS atau setara Rp1.031,8 triliun tanpa bantuan dan pinjaman asing.
Seperti dikutip Reuters, Senin (7/10), proyek ini akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi yang akan mengandalkan pendapatan negaranya sendiri (APBN).
Kementerian Transportasi Vietnam memperkirakan anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut sebesar 5,6 miliar (Rp86,24 triliun) yang rencananya akan dikerjakan selama 12 tahun.
"Dengan semangat kemerdekaan dan kemandirian, Politbiro telah memutuskan untuk tidak bergantung pada negara asing," kata Wakil Menteri Transportasi Vietnam Nguyen Danh Huy dalam keterangan resmi.
Kereta cepat ini rencananya akan dibangun dengan rute sepanjang 1.541 kilometer (km) yang akan menghubungkan Hanoi dengan pusat bisnis yang ada di bagian selatan Vietnam, Ho Chi Minh City.
Kereta ini diperkirakan akan melaju hingga 350 km per jam dan diharapkan selesai pada 2035.
Kementerian menegaskan biaya pembangunan megaproyek ini diutamakan mengandalkan pendapatan negara sepenuhnya, atau bila perlu menerbitkan surat utang khusus untuk investor domestik.
Namun, pemerintah juga mempertimbangkan utang dari asing atau negara lain dengan syarat yang menguntungkan apabila dana yang dimiliki ternyata tidak mencukupi.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan Vietnam mencatat Hanoi memiliki utang publik yang relatif rendah, yakni 37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir 2023. Untuk itu, pemerintah Vietnam ragu meminta bantuan asing dalam pembiayaan proyek ini karena khawatir terjerat utang besar.
Namun, para pakar pendanaan infrastruktur menilai akan sulit bagi Hanoi untuk membangun proyek besar ini secara mandiri, dan akan menimbulkan keraguan mengenai kelayakan kereta cepat tanpa bantuan asing.
"Secara teoritis, ini mungkin, tetapi tidak begitu realistis," kata seorang pakar infrastruktur asing yang berbasis di Vietnam.
Menurut Bank Dunia, selama dua dekade terakhir, Vietnam menghabiskan sekitar 20 persen dari anggaran negara untuk infrastruktur, sebagian besar untuk jalan desa.
