Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mendukung pertumbuhan usaha tak hanya di kelas mikro, tetapi juga mendorong kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Salah satunya, melalui pengusulan insentif serta inovasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan KUR Agregator.
Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM termasuk di sepanjang 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Temmy Satya Permana mengatakan, pentingnya inovasi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
"Maka, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam. Ada mikro, kecil, dan menengah," katanya di Jakarta, dikutip Sabtu (5/10).
Ia menegaskan bahwa Jokowi telah mengeluarkan banyak kebijakan pembiayaan seperti pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro dan restrukturisasi kredit.
Presiden juga memberikan arahan untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan. Juga memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster.
Penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya, tahun ini ditargetkan hingga Rp297 triliun.
Saat ini, masih 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan.
Temmy mengatakan, mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen, diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen.
"Target porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen kami juga tidak yakin bisa tercapai. Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen. Maka, ada pekerjaan rumah yang belum selesai," ujarnya.
