Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman meski ada eskalasi konflik Timur Tengah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjamin hal itu dengan mengingatkan bahwa tahun 2024 sudah akan berakhir.
"Terkait dampaknya dengan APBN, karena ini sudah jelang akhir tahun, untuk 2024 relatif cukup aman," kata Febrio di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu (5/10).
Penguatan Rupiah yang terjadi belakangan serta penurunan suku bunga turut mempengaruhi kestabilan APBN.
Menurutnya, harga komoditas yang melandai dibandingkan pertengahan tahun kemarin juga menjaga pelaksanaan APBN tetap aman hingga akhir tahun.
Ia juga memastikan Kementerian Keuangan tetap akan memantau perkembangan ekonomi ke depannya. APBN akan terus disiapkan sebagai shock absorber agar mampu meredam dampak guncangan global terhadap perekonomian nasional.
"Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi untuk 2025 yang mungkin situasinya akan tetap sama," katanya.
Per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp153,7 triliun.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp183,2 triliun.
Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp562,1 triliun.
