Berita

Prihandoyo Kuswanto/Ist

Publika

FTA, Memperkuat Demokrasi Liberal Ala Amerika (Bagian II)

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 10:00 WIB

MENGAPA Rakyat Indonesia cukup menggelontorkan uang sogokan pada elite untuk mengganti UUD 1945?

Inilah penghinaan terhadap kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah dilakukan kudeta konstitusi.

Para gurubesar dan kaum intelektual kampus bicara sampai berbusa soal etika politik. Bagaimana menuntut etika politik, sementara dalam kudeta konstitusi jauh dari etika politik, tiba-tiba mereka merasa paling punya etik. "Etik gundulmu" itu sudah benar, sebab mereka sedang mabuk demokrasi tanpa nilai.


Memang kita harus hati-hati kawan, saya yang dulu berjuang di KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan juga mendirikan petisi 100 untuk menuntut kembali ke UUD 1945 dan Pancasila justru sekarang hanyut di dalam FTA, ikut hanyut dalam demokrasi liberal ajaran Chris Komari yang akan menerapkan demokrasi dengan cara-cara Amerika.

Demokrasi ala Walondo, istilah Prof Sofian Effendi justru dipuja banyak gurubesar dan aktivis kampus, melupakan semua nilai-nilai karakter kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan Pusat Studi Pancasila UGM dalam kongres Pancasila baru-baru ini aneh, Pancasila yang sudah final sebagai ideologi pilihan bangsa untuk mendirikan Indonesia merdeka masih dipertanyakan dan dibongkar ala demokrasi liberal oleh Rocky Gerung.

Dengan merasa paling beretika, ia mengatakan dungu, bajingan tolol. Apa pantas keluar dari mulut intelektual ahli filsafat katanya?

FTA buat saya adalah musuh ideologi, oleh sebab itu bantah saja uraian saya ini dengan argumentasi yang mencerahkan. Sebab bagi kami, Indonesia adalah tanah air beta, tidak butuh Forum Tanah Air kalau forum itu ingin menjajah Tanah Air beta yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Kami tidak akan pernah berkhianat pada Tanah Air beta, sebab nenek moyang kami orang Indonesia yang mendirikan Tanah Tumpah Darah Indonesia.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya