Berita

Prihandoyo Kuswanto/Ist

Publika

FTA, Memperkuat Demokrasi Liberal Ala Amerika (Bagian II)

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 10:00 WIB

MENGAPA Rakyat Indonesia cukup menggelontorkan uang sogokan pada elite untuk mengganti UUD 1945?

Inilah penghinaan terhadap kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah dilakukan kudeta konstitusi.

Para gurubesar dan kaum intelektual kampus bicara sampai berbusa soal etika politik. Bagaimana menuntut etika politik, sementara dalam kudeta konstitusi jauh dari etika politik, tiba-tiba mereka merasa paling punya etik. "Etik gundulmu" itu sudah benar, sebab mereka sedang mabuk demokrasi tanpa nilai.


Memang kita harus hati-hati kawan, saya yang dulu berjuang di KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan juga mendirikan petisi 100 untuk menuntut kembali ke UUD 1945 dan Pancasila justru sekarang hanyut di dalam FTA, ikut hanyut dalam demokrasi liberal ajaran Chris Komari yang akan menerapkan demokrasi dengan cara-cara Amerika.

Demokrasi ala Walondo, istilah Prof Sofian Effendi justru dipuja banyak gurubesar dan aktivis kampus, melupakan semua nilai-nilai karakter kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan Pusat Studi Pancasila UGM dalam kongres Pancasila baru-baru ini aneh, Pancasila yang sudah final sebagai ideologi pilihan bangsa untuk mendirikan Indonesia merdeka masih dipertanyakan dan dibongkar ala demokrasi liberal oleh Rocky Gerung.

Dengan merasa paling beretika, ia mengatakan dungu, bajingan tolol. Apa pantas keluar dari mulut intelektual ahli filsafat katanya?

FTA buat saya adalah musuh ideologi, oleh sebab itu bantah saja uraian saya ini dengan argumentasi yang mencerahkan. Sebab bagi kami, Indonesia adalah tanah air beta, tidak butuh Forum Tanah Air kalau forum itu ingin menjajah Tanah Air beta yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Kami tidak akan pernah berkhianat pada Tanah Air beta, sebab nenek moyang kami orang Indonesia yang mendirikan Tanah Tumpah Darah Indonesia.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya