Berita

Prihandoyo Kuswanto/Ist

Publika

FTA, Memperkuat Demokrasi Liberal Ala Amerika (Bagian II)

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 10:00 WIB

MENGAPA Rakyat Indonesia cukup menggelontorkan uang sogokan pada elite untuk mengganti UUD 1945?

Inilah penghinaan terhadap kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah dilakukan kudeta konstitusi.

Para gurubesar dan kaum intelektual kampus bicara sampai berbusa soal etika politik. Bagaimana menuntut etika politik, sementara dalam kudeta konstitusi jauh dari etika politik, tiba-tiba mereka merasa paling punya etik. "Etik gundulmu" itu sudah benar, sebab mereka sedang mabuk demokrasi tanpa nilai.


Memang kita harus hati-hati kawan, saya yang dulu berjuang di KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan juga mendirikan petisi 100 untuk menuntut kembali ke UUD 1945 dan Pancasila justru sekarang hanyut di dalam FTA, ikut hanyut dalam demokrasi liberal ajaran Chris Komari yang akan menerapkan demokrasi dengan cara-cara Amerika.

Demokrasi ala Walondo, istilah Prof Sofian Effendi justru dipuja banyak gurubesar dan aktivis kampus, melupakan semua nilai-nilai karakter kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan Pusat Studi Pancasila UGM dalam kongres Pancasila baru-baru ini aneh, Pancasila yang sudah final sebagai ideologi pilihan bangsa untuk mendirikan Indonesia merdeka masih dipertanyakan dan dibongkar ala demokrasi liberal oleh Rocky Gerung.

Dengan merasa paling beretika, ia mengatakan dungu, bajingan tolol. Apa pantas keluar dari mulut intelektual ahli filsafat katanya?

FTA buat saya adalah musuh ideologi, oleh sebab itu bantah saja uraian saya ini dengan argumentasi yang mencerahkan. Sebab bagi kami, Indonesia adalah tanah air beta, tidak butuh Forum Tanah Air kalau forum itu ingin menjajah Tanah Air beta yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Kami tidak akan pernah berkhianat pada Tanah Air beta, sebab nenek moyang kami orang Indonesia yang mendirikan Tanah Tumpah Darah Indonesia.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya