Presiden Joko Widodo saat meresmikan KEK Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat/Ist
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak hanya sibuk membangun infrastruktur penghubung antardaerah, melainkan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat menyoroti pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir Presiden Jokowi.
Susiwijono menggarisbawahi, pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas dan kedaulatan pangan. Soal konektivitas, pemerintah telah membangun bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api.
"Dan terkait energi hingga kedaulatan pangan, ada 53 bendungan (dibangun) dan
food estate dengan jaringan irigasi,” jelas Susiwijono.
Bagi Kemenko Perekonomian, masifnya pembangunan infrastruktur akan menciptakan landasan kokoh bagi ekonomi nasional. Termasuk hilirisasi dalam proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Hilirisasi dari Kawasan Ekonomi Khusus, sampai hari ini sudah ada 22. Kalau kita lihat tersebarnya 15 berada di luar Jawa sehingga mendorong ekonomi inklusif,” lanjutnya.
Di sisi lain, Gurubesar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty dalam acara yang sama menilai, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan holistik bagi seluruh masyarakat.
“Infrastruktur itu
multiplier effect-nya cukup besar, karakteristik infrastruktur di Indonesia itu padat karya, karena banyak PSN yang menyerap lapangan kerja,” jelas Telisa.
Yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur di daerah 3T terbukti membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
“Kita sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut,” demikian kata Telisa.
