Berita

Dr. Rasminto/Ist

Publika

TNI Harapan Masyarakat Indonesia

Oleh: Dr. Rasminto*
SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 02:41 WIB

KINI, kita memasuki dimana era yang semakin dinamis dan penuh tantangan global. Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa diharapkan terus bertransformasi menjadi kekuatan modern yang tanggap terhadap perkembangan zaman. 

Berpegang pada semangat profesionalisme, TNI tidak hanya berperan dalam mempertahankan kedaulatan, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas nasional di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterlibatan TNI dalam setiap tahapan pembangunan nasional, termasuk pengawalan proses suksesi kepemimpinan, menjadi bukti nyata komitmennya untuk mendukung tegaknya demokrasi yang sehat dan berkeadilan, dengan senantiasa berpedoman dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan apapun. Itulah politik negara yang mesti terus diemban oleh TNI sebagai garda kedaulatan bangsa.


Suksesi kepemimpinan nasional merupakan momen krusial bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. TNI, sebagai salah satu elemen penting negara, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan berlangsung aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Tentunya, dalam menjalankan tugas mulia ini, sinergitas dengan rakyat, menjadi modal dasar bagi TNI dalam menciptakan sinergi kuat guna menghadapi ancaman yang akan timbul, baik dari dalam maupun luar negeri, baik ancaman militer dan nir militer, ataupun berbagai jenis ancaman lainnya yang merongrong kedaulatan. 

Hal tersebut menjadi batu ujian bagi TNI sebagai institusi militer yang tangguh dan profesional. Namun, yang utama sinergitas dengan rakyat mesti senantiasa dipupuk dan dipelihara baik. Sehingga, kolaborasi ini mencerminkan filosofi dasar bahwa kekuatan militer tanpa dukungan rakyat akan kehilangan makna sejatinya.

Melalui peran aktifnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, TNI akan selalu siap mengawal Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Tentunya, TNI harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta integritas. 

Sehingga bersama rakyat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap suksesi kepemimpinan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kuat, tetapi juga mampu membawa Indonesia menggapai cita-cita menjadi negara yang sejahtera, berdaulat, dan berdaya saing di kancah internasional.
 
Tantangan TNI

Kondisi lingkungan strategis global, kini dalam menghadapi krisis yang semakin kompleks. Sehingga, TNI dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensi. Krisis ekonomi, perubahan iklim, pandemi dan perang Rusia-Ukraina maupun krisis Timur Tengah telah menciptakan ketidakstabilan yang mempengaruhi keamanan nasional dan regional. 

Ancaman non-tradisional seperti perang siber, terorisme, separatisme serta kejahatan lintas negara semakin menguji ketangguhan TNI dalam menjaga kedaulatan nasional. Tantangan ini, mendorong TNI agar terus beradaptasi, meningkatkan kapasitas militansinya, teknologi, dan memperkuat kerja sama internasional guna merespons berbagai bentuk ancaman yang bersifat “borderless".

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi TNI adalah bagaimana memastikan stabilitas keamanan nasional selama proses suksesi kepemimpinan. Peralihan kekuasaan dalam sistem demokrasi sering kali menjadi momen rawan bagi terjadinya konflik sosial-politik, terlebih saat ini kondisi politik dalam negeri dihadapkan dalam hiruk pikuk pesta demokrasi pemilihan serentak kepala daerah secara nasional sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Konteks ini, peran TNI sangat vital untuk menjaga agar suksesi kepemimpinan berjalan dengan aman dan damai, tanpa adanya gangguan yang dapat mengganggu stabilitas negara. 

Netralitas TNI menjadi sebuah tuntutan sikap perilaku dirinya, dimana dengan sikap tidak memihak, dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban selama masa transisi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi sebuah keharusan dalam wajah TNI dalam negara demokrasi.

Tantangan mempertahankan netralitas di tengah polarisasi politik yang semakin tajam, terkadang sering kali diwarnai oleh perpecahan dan persaingan antar kekuatan politik yang dapat memicu ketegangan sosial di masyarakat. 

Situasi seperti ini, tentunya bagi TNI mesti mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis dan berfokus pada tugas utamanya sebagai garda penjaga keamanan dan kedaulatan negara. 

Netralitas TNI menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa institusi TNI tetap solid serta tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang dapat merusak integritas.

*Penulis adalah Akademisi Geografi Universitas Islam 45 (Unisma), Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi DKJ.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya