Berita

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Ketua MPR Diduduki Ahmad Muzani, Tanda Gerindra-PDIP Sejalan?

JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 20:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kursi ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI yang diduduki Ahmad Muzani, dinilai sebagai tanda-tanda Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya kepentingan yang sejalan.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, wajarnya kursi MPR RI diduduki oleh elite Partai Golkar karena perolehan suara partai ini berada diposisi kedua setelah PDIP. 

"Dalam konteks ini muncul pertanyaan, kenapa bukan Partai Golkar yang pemenang suara kedua setelah PDIP yang menjadi ketua MPR RI?" ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada Jumat (4/10).


Menurutnya, Partai Golkar sengaja tidak mengambil kursi MPR RI karena segan dengan Partai Gerindra karena berhasil membawa sang ketua umum, Prabowo Subianto menjadi Presiden terpilih 2024.

"Mungkin saja Partai Golkar tidak melakukan manuver apapun karena menghargai posisi politik Gerindra yang menjadi ketua Koalisi KIM Plus," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.

Oleh karena itu, Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, kursi MPR RI yang diserahkan kepada Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, merupakan cara merajut hubungan baik dengan PDIP.

"Dengan posisi ketua MPR RI dijabat Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI dijabat oleh Puan Maharani Ketua DPP PDIP, kuat dugaan komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP juga berjalan lancar dan menemukan titik temu kepentingan," ucapnya.

"Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Dan bisa saja antara PDIP dan Gerindra sepakat untuk bersama-sama mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran baik bergabung dengan koalisi ataupun tidak," demikian Biran menambahkan.



Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya