Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri/Ist
Kursi ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI yang diduduki Ahmad Muzani, dinilai sebagai tanda-tanda Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya kepentingan yang sejalan.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, wajarnya kursi MPR RI diduduki oleh elite Partai Golkar karena perolehan suara partai ini berada diposisi kedua setelah PDIP.
"Dalam konteks ini muncul pertanyaan, kenapa bukan Partai Golkar yang pemenang suara kedua setelah PDIP yang menjadi ketua MPR RI?" ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada Jumat (4/10).
Menurutnya, Partai Golkar sengaja tidak mengambil kursi MPR RI karena segan dengan Partai Gerindra karena berhasil membawa sang ketua umum, Prabowo Subianto menjadi Presiden terpilih 2024.
"Mungkin saja Partai Golkar tidak melakukan manuver apapun karena menghargai posisi politik Gerindra yang menjadi ketua Koalisi KIM Plus," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.
Oleh karena itu, Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, kursi MPR RI yang diserahkan kepada Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, merupakan cara merajut hubungan baik dengan PDIP.
"Dengan posisi ketua MPR RI dijabat Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI dijabat oleh Puan Maharani Ketua DPP PDIP, kuat dugaan komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP juga berjalan lancar dan menemukan titik temu kepentingan," ucapnya.
"Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Dan bisa saja antara PDIP dan Gerindra sepakat untuk bersama-sama mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran baik bergabung dengan koalisi ataupun tidak," demikian Biran menambahkan.
