Berita

Calon Gubernur Banten, Andra Soni, saat berkampanye/Istimewa

Politik

Pilkada Banten 2024

Sekolah Gratis untuk Anak Petani jadi Cita-cita Andra Soni

JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengalaman masa kecil, saat merasakan sulitnya mengakses pendidikan karena terkendala ekonomi, menjadi motivasi calon Gubernur Banten, Andra Soni, untuk membuat program sekolah gratis. Khususnya bagi anak-anak petani yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat SMA.

Sebagai salah satu putra seorang petani di Payakumbuh Sumatera Barat, Andra turut merasakan sulitnya masyarakat bawah menggapai pendidikan tinggi.

Dirinya pernah mengalami kondisi saat orangtuanya kehabisan uang, hingga sekeluarga harus merantau ke Pekanbaru, Riau, supaya sang ayah bisa beralih profesi menjadi kuli bangunan. 


"Penghasilan jadi kuli bangunan pun tak cukup, menyebabkan kami sekeluarga harus merantau jauh ke Malaysia, dengan menyeberangi Selat Malaka. Dengan segala keterbatasan, saya waktu kecil diberi kesempatan sekolah oleh Negeri Jiran," cerita Andra, Jumat (4/10).

Pengalaman sulit mengenyam pendidikan kembali dihadapi Andra ketika hendak masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia harus kembali ke Indonesia, dan menumpang bersama kakaknya yang tinggal di Ciledug, Tangerang Selatan. 

"Saya tinggal bersama kakak saya, tapi saya enggak sekolah di Ciledug, saya sekolah di Jakarta, berarti dari Ciledug berangkatnya. Saya pernah enggak bisa pulang, kehabisan ongkos, ditawari nginep. Namanya ditawarin nginep, mau. Kamarnya ada, kasurnya, sarapannya," paparnya. 

Di masa itu, Andra beruntung bertemu dengan teman sekolah yang merupakan anak seorang pejabat, yakni Raden Muhidin Wiranata Kusuma, putra dari Raden Aria Adipati Wiranata Kusuma yang merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia pertama. 

"Itu bapak angkat saya (Raden Aria Adipati Wiranata Kusuma). Dia yang melanjutkan saya sekolah sampai saya lulus SMA," ungkapnya. 

Merasakan sulitnya mengenyam pendidikan semasa kecil, membuat Andra Soni bercita-cita ada sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) negeri maupun swasta di Banten. 

Terlebih dalam catatannya, rata-rata lama pendidikan pelajar di Banten hanya 9 tahun atau hingga kelas 3 SMP saja. Sehingga dia mendorong akses hingga ketersediaan ruang dan fasilitas sekolah yang memadai di Banten. 

"Hingga vokasi sekolah agar para pelajar sudah siap masuk dunia kerja atau menjadi pengusaha muda yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya. 

"Dengan sekolah gratis, setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga, mulai jenjang setara SMA, SMK, MA negeri dan swasta di Banten," demikian Andra.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya