Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Subsidi, PKS: Harusnya Dibatalkan

Kebijakan pembatasan BBM subsidi yang ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah dinilai sudah tepat bahkan seharusnya dibatalkan lantaran membuat daya beli masyarakat semaki menurun.

Hal itu disampaikan legislator dari Fraksi PKS Mulyanto dalam menyikapi penundaan pembatasan BBM subsidi.

Mulyanto mengaku khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan.

"Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maSyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (3/10).

Di tengah banyaknya gelombang PHK di Indonesia dan pekerja informal yang mendominasi, kebijakan pembatasan BBM subsidi saat ini kurang tepat.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh Pemerintahan baru yang akan dilantik pertengan Oktober 2024. 

“Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” demikian Mulyanto.