Pemerintah Keluarkan Kebijakan Ini untuk Atasi Penurunan Kelas Menengah

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi penurunan kelas menengah di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya mengantisipasi penurunan kelas menengah yang lebih dalam, salah satunya dengan mengeluarkan sejumlah insentif.

"Kita menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dengan beberapa bantalan, seperti mendorong sektor kelistrikan dan energi dengan affordable price, apa yang dibeli kelas menengah kan properti PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP untuk motor listrik dan mobil listrik kita dorong lebih murah," kata Airlangga, dikutip Kamis (3/10).

Lebih lanjut, terkait dengan isu iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera), Airlangga menyatakan bahwa pengenaan iuran tersebut akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Tapera kita hold sampai nanti terserah pemerintah (selanjutnya), di periode ini kita freeze sampai akhir tahun ini tidak akan berjalan,"katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun menjadi hanya 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total populasi pada tahun 2024.

Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 9,48 juta dibandingkan tahun 2019, ketika jumlah kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.