Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Bisnis

Jokowi Sukses Jaga Inflasi Tetap Stabil

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 12:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tingkat inflasi selama 10 tahun terakhir atau sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rata-rata mencapai 3,79 persen per tahun dinilai cukup stabil karena tidak terlalu tinggi maupun rendah.

Hal ini diungkap Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edi Priyono, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk evaluasi 1 dekade pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan Indef di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

"Ini adalah salah satu capaian yang terbesar dari pemerintahan Pak Jokowi," kata Edi seperti dikutip redaksi.


Menurutnya, di awal masa pemerintahan Jokowi, masih ada keraguan apakah rendahnya inflasi hanya bersifat sementara atau menandakan perubahan permanen. Namun, data menunjukkan bahwa Indonesia kini telah memasuki rezim inflasi rendah secara konsisten.

Edi mengungkap, betapa seriusnya perhatian  Jokowi terhadap pengendalian inflasi. 

Hal ini terlihat dari setiap pekan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.

"Sempat ada usul satu minggu itu terlalu sering, jadi kita bosen juga bicarakan hal yang sama. Kemudian Pak Mendagri menyampaikan itu ke presiden," jelasnya.

Jawaban Jokowi pun tegas, bahwa pertemuan mingguan harus tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pergerakan harga terpantau dengan baik.

"Pak presiden menegaskan rapat tetap seminggu sekali, karena harga, pergerakannya harus dipantau sesering mungkin," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya