Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi/Ist

Nusantara

Program Sekolah Swasta Gratis Tak Boleh Hapus KJP

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 06:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tak cuma sekolah gratis 12 tahun, kesejateraan anak-anak di Jakarta juga perlu memperoleh perhatian serius.

"Anak-anak juga harus mendapat hak yang wajar. Dari sisi kesejahteraan harus diperhatikan juga," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi yang dikutip Kamis (3/10).

Karena itu, Suhaimi berharap, program sekolah swasta gratis tidak menghapus bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Soalnya, masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dari KJP.


"Kalau sebagai wakil rakyat, tentu kita akan perjuangkan itu, apa yang sudah pernah diperoleh, jangan sampai tidak didapatkan lagi," kata politikus PKS ini.

Menurut dia, pendidikan gratis harus dibarengi dengan pemenuhan gizi dan penunjang untuk sekolah, mulai dari seragam dan biaya transportasi. Apalagi bila orang tua siswa termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program yang sudah baik dirasakan masyarakat tidak boleh dihilangkan, justru harus lebih baik lagi," kata Suhaimi.

Selain itu, Suhaimi juga meminta Dinas Pendidikan mulai mempersiapkan hitungan kebutuhan anggaran secara matang. Hal itu guna menyukseskan Program Sekolah Swasta Gratis, dan beberapa bantuan pendukung.

"Butuh didetailkan berapa biaya untuk sekolah gratis dan berapa biaya untuk bantuan sosial yang mensupport kesejahteraan masyarakat. Nanti kami perjuangkan di pembahasan APBD murni 2025," demikian Suhaimi.





Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya