Maksimalkan Investasi Dana Haji, Eks Menkeu Dorong Penguatan BPKH

Mantan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan dukungannya terhadap penguatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna memaksimalkan pengelolaan dana haji di Indonesia. 

Bambang menilai, BPKH perlu memainkan peran yang lebih signifikan dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan optimal.

“BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji,” ujar Bambang dalam acara Executive Talks BPKH yang digelar di Jakarta, Rabu (2/10).

Bambang, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, menyoroti dua hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan dana haji. 

Pertama, ia menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk menyediakan modal dasar yang kuat dalam pengelolaan dana haji. Kedua, status BPKH sebagai lembaga sui generis harus diperkuat agar investasi yang dikelola lebih terlindungi dan efisien.

“Kedua langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa BPKH memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola. 

"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5 persen setiap tahunnya," kata Fadlul.