Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Survei Indikator Politik

Pemerataan Transportasi Umum Masih Jadi PR

RABU, 02 OKTOBER 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil survei terbaru indikator politik menunjukkan evaluasi masyarakat terhadap  kinerja sektor transportasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung positif.

Meskipun demikian, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyarankan perlu upaya sosialisasi yang lebih luas untuk memastikan penilaian tersebut terus meningkat.

"Transportasi publik secara langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama warga di segmen tertentu seperti pekerja dan pelajar, usia lebih muda, dan kelas menengah atas," jelas Burhan seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube Indikator Politik, Rabu (2/10).


Namun, kualitas layanan transportasi umum terlihat belum merata di berbagai wilayah. Wilayah perkotaan, memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Ke depan, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pemerataan pembangunan transportasi umum, sehingga semua wilayah dapat merasakan manfaat yang sama.

Dalam survei ini, responden ditanya soal faktor apa yang paling penting dalam memilih transportasi umum mulai dari bus, kereta, kapal laut, dan pesawat. Paling banyak, responden menilai yang paling penting yakni keamanan dan keselamatan.

"Keamanan dan keselamatan 29,7 persen, harga yang terjangkau 25,5 persen, dan kenyamanan kendaraan 15,4 persen, merupakan tiga faktor utama dalam memilih moda transportasi umum," ujarnya.

Dalam hal pengalaman menggunakan transportasi umum, mayoritas 52 persen warga pernah menggunakan transportasi umum dalam setahun terakhir.

Di antara yang pernah menggunakan tersebut, bus kota yang digunakan terbanyak 50 persen  kemudian bus AKAP 36,5 persen, kapal laut 19.9 persen, Commuter Line 18.8 persen, kereta api 17.9 persen dan pesawat terbang 15.4 persen.

Kepuasan terhadap berbagai aspek di sektor transportasi diukur dari skala 1-5. Semakin tinggi angkanya maka tingkat kepuasan semakin tinggi.

Secara total, indeks kepuasan pengguna transportasi umum di angka 3,962 atau berada di kategori tinggi. Skor total kepuasan pengguna transportasi umum relatif lebih tinggi di Indonesia Barat, 3.972.

Disusul oleh Indonesia Tengah, 3.943, dan terakhir Indonesia Timur, 3,759. Artinya, Indonesia Timur masih relatif tertinggal dalam pembangunan transportasi umum. Wilayah lain sudah memiliki indeks yang tinggi, namun masih bisa ditingkatkan.

Di ketiga zona tersebut, jumlah armada dan ketepatan waktu pada umumnya relatif lebih kurang memuaskan dibandingkan aspek kepuasan lain.

Di Indonesia Tengah, aspek lain yang masih lebih rendah kepuasannya adalah keterjangkauan harga. Sedangkan di Indonesia Timur, kepuasan juga masih di bawah untuk aspek kesesuaian rute, kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta keterjangkauan harga.
 
Survei nasional ini dilakukan 30 Agustus-6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang terdistribusi secara proporsional dan tambahan sampel di wilayah Jabodetabek sebanyak 400, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden adalah mereka yang telah berumur 17 tahun atau lebih. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya