Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9).

Dunia

Jaishankar: Terorisme di Pakistan Karma yang Dipilih Sendiri

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 03:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Banyak negara yang tertinggal karena berbagai faktor di luar kendali negara itu. Tetapi tidak sedikit juga yang tertinggal karena pilihan sadar pemimpin mereka. Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9). 

Pernyataan Menlu India itu untuk menyindir Pakistan yang terus terbelit masalah terorisme. 

“Kesalahan mereka juga memengaruhi orang lain, terutama lingkungan sekitar. Ketika pemerintahan ini menanamkan fanatisme seperti itu di antara rakyatnya. PDB-nya hanya dapat diukur dalam hal radikalisasi dan ekspornya dalam bentuk terorisme,” tambahnya.

Jaishankar lebih lanjut menunjukkan bahwa Pakistan tidak boleh menyalahkan dunia atas kondisinya saat ini, dengan menekankan bahwa ini hanyalah karmanya. 

“Bangsa yang disfungsional yang mengingini tanah orang lain harus diungkap dan harus dilawan,” tambahnya.

Jaishankar secara khusus mengecam Pakistan setelah Perdana Menteri mereka Shebaz Sharif membandingkan situasi di Kashmir dengan situasi di Palestina.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Jaishankar mengatakan bahwa terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil, dan memperingatkan negara tetangga itu tentang konsekuensi atas tindakannya.

"Kami mendengar beberapa pernyataan aneh dari forum ini kemarin. Izinkan saya menjelaskan posisi India dengan sangat jelas. Kebijakan terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil. Dan Pakistan tidak dapat mengharapkan impunitas. Sebaliknya, tindakan tersebut pasti akan memiliki konsekuensi,” kata Jaishankar dalam pidatonya.

“Masalah yang harus diselesaikan di antara kita hanyalah pelepasan wilayah India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan, tentu saja, pengabaian keterikatan Pakistan yang telah lama dengan terorisme,” tambahnya.

Sharif, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya (27/9) membandingkan situasi di Jammu dan Kashmir dengan situasi di Palestina, dengan mengatakan bahwa rakyat telah "berjuang selama satu abad untuk kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri".

Ia meminta India untuk membatalkan pencabutan Pasal 370, yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, dan mendesak dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan "keinginan rakyat Kashmir".

PM Pakistan juga mengklaim New Delhi telah menolak usulan Islamabad untuk rezim pengekangan strategis bersama, menuduh pimpinan India mengancam akan melintasi Garis Kontrol (LoC) ke wilayah yang disebut Pakistan sebagai "Azad Kashmir".

Komentar Sharif menuai kritik tajam dari India saat diplomat India Bhavika Mangalanandan membalas di forum yang sama dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui dunia, Pakistan telah lama menggunakan terorisme lintas batas sebagai senjata melawan negara-negara tetangganya.”

"Mereka telah menyerang parlemen kita, ibu kota keuangan kita, Mumbai, pasar, dan rute ziarah. Daftarnya panjang. Bagi negara seperti itu untuk berbicara tentang kekerasan di mana pun adalah kemunafikan yang paling buruk,” tambahnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya