Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9).

Dunia

Jaishankar: Terorisme di Pakistan Karma yang Dipilih Sendiri

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 03:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Banyak negara yang tertinggal karena berbagai faktor di luar kendali negara itu. Tetapi tidak sedikit juga yang tertinggal karena pilihan sadar pemimpin mereka. Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9). 

Pernyataan Menlu India itu untuk menyindir Pakistan yang terus terbelit masalah terorisme. 

“Kesalahan mereka juga memengaruhi orang lain, terutama lingkungan sekitar. Ketika pemerintahan ini menanamkan fanatisme seperti itu di antara rakyatnya. PDB-nya hanya dapat diukur dalam hal radikalisasi dan ekspornya dalam bentuk terorisme,” tambahnya.


Jaishankar lebih lanjut menunjukkan bahwa Pakistan tidak boleh menyalahkan dunia atas kondisinya saat ini, dengan menekankan bahwa ini hanyalah karmanya. 

“Bangsa yang disfungsional yang mengingini tanah orang lain harus diungkap dan harus dilawan,” tambahnya.

Jaishankar secara khusus mengecam Pakistan setelah Perdana Menteri mereka Shebaz Sharif membandingkan situasi di Kashmir dengan situasi di Palestina.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Jaishankar mengatakan bahwa terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil, dan memperingatkan negara tetangga itu tentang konsekuensi atas tindakannya.

"Kami mendengar beberapa pernyataan aneh dari forum ini kemarin. Izinkan saya menjelaskan posisi India dengan sangat jelas. Kebijakan terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil. Dan Pakistan tidak dapat mengharapkan impunitas. Sebaliknya, tindakan tersebut pasti akan memiliki konsekuensi,” kata Jaishankar dalam pidatonya.

“Masalah yang harus diselesaikan di antara kita hanyalah pelepasan wilayah India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan, tentu saja, pengabaian keterikatan Pakistan yang telah lama dengan terorisme,” tambahnya.

Sharif, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya (27/9) membandingkan situasi di Jammu dan Kashmir dengan situasi di Palestina, dengan mengatakan bahwa rakyat telah "berjuang selama satu abad untuk kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri".

Ia meminta India untuk membatalkan pencabutan Pasal 370, yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, dan mendesak dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan "keinginan rakyat Kashmir".

PM Pakistan juga mengklaim New Delhi telah menolak usulan Islamabad untuk rezim pengekangan strategis bersama, menuduh pimpinan India mengancam akan melintasi Garis Kontrol (LoC) ke wilayah yang disebut Pakistan sebagai "Azad Kashmir".

Komentar Sharif menuai kritik tajam dari India saat diplomat India Bhavika Mangalanandan membalas di forum yang sama dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui dunia, Pakistan telah lama menggunakan terorisme lintas batas sebagai senjata melawan negara-negara tetangganya.”

"Mereka telah menyerang parlemen kita, ibu kota keuangan kita, Mumbai, pasar, dan rute ziarah. Daftarnya panjang. Bagi negara seperti itu untuk berbicara tentang kekerasan di mana pun adalah kemunafikan yang paling buruk,” tambahnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya