Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9).

Dunia

Jaishankar: Terorisme di Pakistan Karma yang Dipilih Sendiri

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 03:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Banyak negara yang tertinggal karena berbagai faktor di luar kendali negara itu. Tetapi tidak sedikit juga yang tertinggal karena pilihan sadar pemimpin mereka. Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9). 

Pernyataan Menlu India itu untuk menyindir Pakistan yang terus terbelit masalah terorisme. 

“Kesalahan mereka juga memengaruhi orang lain, terutama lingkungan sekitar. Ketika pemerintahan ini menanamkan fanatisme seperti itu di antara rakyatnya. PDB-nya hanya dapat diukur dalam hal radikalisasi dan ekspornya dalam bentuk terorisme,” tambahnya.


Jaishankar lebih lanjut menunjukkan bahwa Pakistan tidak boleh menyalahkan dunia atas kondisinya saat ini, dengan menekankan bahwa ini hanyalah karmanya. 

“Bangsa yang disfungsional yang mengingini tanah orang lain harus diungkap dan harus dilawan,” tambahnya.

Jaishankar secara khusus mengecam Pakistan setelah Perdana Menteri mereka Shebaz Sharif membandingkan situasi di Kashmir dengan situasi di Palestina.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Jaishankar mengatakan bahwa terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil, dan memperingatkan negara tetangga itu tentang konsekuensi atas tindakannya.

"Kami mendengar beberapa pernyataan aneh dari forum ini kemarin. Izinkan saya menjelaskan posisi India dengan sangat jelas. Kebijakan terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil. Dan Pakistan tidak dapat mengharapkan impunitas. Sebaliknya, tindakan tersebut pasti akan memiliki konsekuensi,” kata Jaishankar dalam pidatonya.

“Masalah yang harus diselesaikan di antara kita hanyalah pelepasan wilayah India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan, tentu saja, pengabaian keterikatan Pakistan yang telah lama dengan terorisme,” tambahnya.

Sharif, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya (27/9) membandingkan situasi di Jammu dan Kashmir dengan situasi di Palestina, dengan mengatakan bahwa rakyat telah "berjuang selama satu abad untuk kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri".

Ia meminta India untuk membatalkan pencabutan Pasal 370, yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, dan mendesak dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan "keinginan rakyat Kashmir".

PM Pakistan juga mengklaim New Delhi telah menolak usulan Islamabad untuk rezim pengekangan strategis bersama, menuduh pimpinan India mengancam akan melintasi Garis Kontrol (LoC) ke wilayah yang disebut Pakistan sebagai "Azad Kashmir".

Komentar Sharif menuai kritik tajam dari India saat diplomat India Bhavika Mangalanandan membalas di forum yang sama dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui dunia, Pakistan telah lama menggunakan terorisme lintas batas sebagai senjata melawan negara-negara tetangganya.”

"Mereka telah menyerang parlemen kita, ibu kota keuangan kita, Mumbai, pasar, dan rute ziarah. Daftarnya panjang. Bagi negara seperti itu untuk berbicara tentang kekerasan di mana pun adalah kemunafikan yang paling buruk,” tambahnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya