Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9).

Dunia

Jaishankar: Terorisme di Pakistan Karma yang Dipilih Sendiri

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 03:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Banyak negara yang tertinggal karena berbagai faktor di luar kendali negara itu. Tetapi tidak sedikit juga yang tertinggal karena pilihan sadar pemimpin mereka. Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9). 

Pernyataan Menlu India itu untuk menyindir Pakistan yang terus terbelit masalah terorisme. 

“Kesalahan mereka juga memengaruhi orang lain, terutama lingkungan sekitar. Ketika pemerintahan ini menanamkan fanatisme seperti itu di antara rakyatnya. PDB-nya hanya dapat diukur dalam hal radikalisasi dan ekspornya dalam bentuk terorisme,” tambahnya.


Jaishankar lebih lanjut menunjukkan bahwa Pakistan tidak boleh menyalahkan dunia atas kondisinya saat ini, dengan menekankan bahwa ini hanyalah karmanya. 

“Bangsa yang disfungsional yang mengingini tanah orang lain harus diungkap dan harus dilawan,” tambahnya.

Jaishankar secara khusus mengecam Pakistan setelah Perdana Menteri mereka Shebaz Sharif membandingkan situasi di Kashmir dengan situasi di Palestina.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Jaishankar mengatakan bahwa terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil, dan memperingatkan negara tetangga itu tentang konsekuensi atas tindakannya.

"Kami mendengar beberapa pernyataan aneh dari forum ini kemarin. Izinkan saya menjelaskan posisi India dengan sangat jelas. Kebijakan terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil. Dan Pakistan tidak dapat mengharapkan impunitas. Sebaliknya, tindakan tersebut pasti akan memiliki konsekuensi,” kata Jaishankar dalam pidatonya.

“Masalah yang harus diselesaikan di antara kita hanyalah pelepasan wilayah India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan, tentu saja, pengabaian keterikatan Pakistan yang telah lama dengan terorisme,” tambahnya.

Sharif, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya (27/9) membandingkan situasi di Jammu dan Kashmir dengan situasi di Palestina, dengan mengatakan bahwa rakyat telah "berjuang selama satu abad untuk kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri".

Ia meminta India untuk membatalkan pencabutan Pasal 370, yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, dan mendesak dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan "keinginan rakyat Kashmir".

PM Pakistan juga mengklaim New Delhi telah menolak usulan Islamabad untuk rezim pengekangan strategis bersama, menuduh pimpinan India mengancam akan melintasi Garis Kontrol (LoC) ke wilayah yang disebut Pakistan sebagai "Azad Kashmir".

Komentar Sharif menuai kritik tajam dari India saat diplomat India Bhavika Mangalanandan membalas di forum yang sama dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui dunia, Pakistan telah lama menggunakan terorisme lintas batas sebagai senjata melawan negara-negara tetangganya.”

"Mereka telah menyerang parlemen kita, ibu kota keuangan kita, Mumbai, pasar, dan rute ziarah. Daftarnya panjang. Bagi negara seperti itu untuk berbicara tentang kekerasan di mana pun adalah kemunafikan yang paling buruk,” tambahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya