Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9).

Dunia

Jaishankar: Terorisme di Pakistan Karma yang Dipilih Sendiri

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 03:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Banyak negara yang tertinggal karena berbagai faktor di luar kendali negara itu. Tetapi tidak sedikit juga yang tertinggal karena pilihan sadar pemimpin mereka. Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar ketika berbicara di sesi ke-79 Majelis Umum PBB, Sabtu kemarin (28/9). 

Pernyataan Menlu India itu untuk menyindir Pakistan yang terus terbelit masalah terorisme. 

“Kesalahan mereka juga memengaruhi orang lain, terutama lingkungan sekitar. Ketika pemerintahan ini menanamkan fanatisme seperti itu di antara rakyatnya. PDB-nya hanya dapat diukur dalam hal radikalisasi dan ekspornya dalam bentuk terorisme,” tambahnya.


Jaishankar lebih lanjut menunjukkan bahwa Pakistan tidak boleh menyalahkan dunia atas kondisinya saat ini, dengan menekankan bahwa ini hanyalah karmanya. 

“Bangsa yang disfungsional yang mengingini tanah orang lain harus diungkap dan harus dilawan,” tambahnya.

Jaishankar secara khusus mengecam Pakistan setelah Perdana Menteri mereka Shebaz Sharif membandingkan situasi di Kashmir dengan situasi di Palestina.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Jaishankar mengatakan bahwa terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil, dan memperingatkan negara tetangga itu tentang konsekuensi atas tindakannya.

"Kami mendengar beberapa pernyataan aneh dari forum ini kemarin. Izinkan saya menjelaskan posisi India dengan sangat jelas. Kebijakan terorisme lintas batas Pakistan tidak akan pernah berhasil. Dan Pakistan tidak dapat mengharapkan impunitas. Sebaliknya, tindakan tersebut pasti akan memiliki konsekuensi,” kata Jaishankar dalam pidatonya.

“Masalah yang harus diselesaikan di antara kita hanyalah pelepasan wilayah India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan, tentu saja, pengabaian keterikatan Pakistan yang telah lama dengan terorisme,” tambahnya.

Sharif, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya (27/9) membandingkan situasi di Jammu dan Kashmir dengan situasi di Palestina, dengan mengatakan bahwa rakyat telah "berjuang selama satu abad untuk kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri".

Ia meminta India untuk membatalkan pencabutan Pasal 370, yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, dan mendesak dialog sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan "keinginan rakyat Kashmir".

PM Pakistan juga mengklaim New Delhi telah menolak usulan Islamabad untuk rezim pengekangan strategis bersama, menuduh pimpinan India mengancam akan melintasi Garis Kontrol (LoC) ke wilayah yang disebut Pakistan sebagai "Azad Kashmir".

Komentar Sharif menuai kritik tajam dari India saat diplomat India Bhavika Mangalanandan membalas di forum yang sama dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui dunia, Pakistan telah lama menggunakan terorisme lintas batas sebagai senjata melawan negara-negara tetangganya.”

"Mereka telah menyerang parlemen kita, ibu kota keuangan kita, Mumbai, pasar, dan rute ziarah. Daftarnya panjang. Bagi negara seperti itu untuk berbicara tentang kekerasan di mana pun adalah kemunafikan yang paling buruk,” tambahnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya