Berita

Ruangan Dewan Keamanan PBB

Dunia

Tshering Tobgay: India dan Jepang Pantas Duduk sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 01:57 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Dukungan kepada India dan Jepang untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB disampaikan Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay ketika berbicara di Majelis Umum PBB, hari Jumat kemarin (27/9). 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan India di belahan Selatan sangat signifikan. 

Tshering mengatakan bahwa Bhutan telah menjadi pendukung vokal untuk mereformasi DK PBB, mendorong badan yang lebih representatif dan efektif.


"PBB harus berevolusi untuk menghadapi realitas dunia saat ini. Dewan Keamanan, sebagaimana adanya, adalah peninggalan masa lalu. Kita membutuhkan Dewan yang mencerminkan lanskap geopolitik dan ekonomi saat ini. Bhutan telah lama menganjurkan reformasi Dewan Keamanan agar lebih representatif dan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, "Untuk ini, India, dengan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinannya yang signifikan di belahan bumi selatan, layak memperoleh kursi tetap di Dewan Keamanan. Demikian pula, Jepang, donor dan pembangun perdamaian terkemuka, layak memperoleh keanggotaan tetap."

Tshering juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada India atas dukungannya selama perjalanan pembangunan Bhutan.

"India, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada India, sahabat dan tetangga terdekat kami. Mereka telah bersama kami sejak awal perjalanan pembangunan kami, dan tetap teguh dalam dukungan dan persahabatan mereka," kata Tshering.

Terutama, India telah lama berupaya mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan untuk lebih mewakili kepentingan negara-negara berkembang. Upaya negara tersebut telah mendapatkan momentum dengan dukungan dari komunitas internasional.

DK PBB terdiri dari 15 negara anggota, termasuk lima anggota tetap dengan hak veto dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun.

Lima anggota tetap DK PBB meliputi Tiongkok, Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipilih untuk masa jabatan 2 tahun oleh UNGA.

Sehari sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan dukungan Prancis atas masuknya India sebagai anggota tetap DK PBB.

Macron pernah berkata, "Selama kita memiliki Dewan Keamanan yang diblokir secara timbal balik, menurut saya, sesuai dengan kepentingan masing-masing, akan sulit untuk bergerak maju. Apakah ada sistem yang lebih baik, menurut saya tidak."

Presiden Prancis itu juga menekankan perlunya reformasi di dalam PBB, dengan menekankan bahwa menjadikan organisasi itu lebih representatif adalah langkah penting menuju efektivitas yang lebih besar.

"Jadi, mari kita buat PBB lebih efektif, pertama dan terutama dengan membuatnya lebih representatif. Itulah sebabnya Prancis, dan saya akan mengatakannya lagi di sini, mendukung perluasan Dewan Keamanan. Jerman, Jepang, India, dan Brasil harus menjadi anggota tetap, bersama dengan dua negara yang ditunjuk oleh Afrika untuk mewakilinya," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya