Berita

Demontrasi asosiai guru di Rawalpandi, Pakistan.

Dunia

Asosiasi Guru Demonstrasi Tuntut Gaji dan Uang Pensiun

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Asosiasi guru menggelar demonstrasi, memprotes ketidakmampuan pemerintah membayar gaji guru dan uang pensiunan guru. 

The Express Tribune melaporkan, dalam demonstrasi yang digelar di Rawalpandi, Pakistan itu, asosiasi guru juga mengeluhkan berbagai masalah terkait aturan pensiun terbaru, kekhawatiran atas privatisasi sekolah pemerintah, dan tuntutan persetujuan pencairan cuti.

Akibat demonstrasi akhir pekan lalu itu proses belajar mengajar di sekitar 5.610 sekolah di Rawalpindi, Jhelum, Attock, Chakwal, Talagang, dan Murree terhenti.


Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan plakat yang mengumumkan pemboikotan kegiatan pendidikan tanpa batas waktu. Selain itu, kegiatan olahraga juga telah dibatalkan hingga pemogokan berlanjut.

Para pengunjuk rasa memperingatkan bahwa protes mereka akan terus berlanjut dan mungkin meningkat, termasuk kemungkinan pawai panjang ke Islamabad, menurut laporan The Express Tribune. Para pemimpin demonstrasi juga memperingatkan bahwa privatisasi sekolah akan menyebabkan peningkatan biaya pendidikan dan peningkatan jumlah anak putus sekolah, yang dapat mencapai 30 juta.

Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa departemen pendidikan telah menuntut daftar guru yang tidak hadir dan telah memperingatkan untuk mengeluarkan surat perintah untuk menunjukkan alasan kepada 15 pendidik. Namun, para pengunjuk rasa mengatakan bahwa tindakan pemerintah akan ditentang, dan setiap petugas yang mengeluarkan surat penangguhan akan menghadapi protes.

Para pengunjuk rasa, di sisi lain, menegaskan bahwa mereka berusaha untuk mencegah perubahan sekolah pemerintah menjadi sekolah swasta, dan pemerintah harus mendukung inisiatif tersebut. Selain itu, para pemimpin Aliansi Guru Besar seperti Shahid Mubarak, Malik Amjad Mehmood, dan Qazi Imran menyatakan demonstrasi mereka bersifat nonpolitik dan nonkekerasan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya