Berita

Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Desak PBB Rekomendasikan Kekuatan untuk Hentikan Israel

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 10:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tindakan pasukan Israel akhir-akhir ini terus mendapat sorotan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pernyataan terbarunya, Erdogan mengatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus merekomendasikan penggunaan kekuatan, sejalan dengan resolusi yang disahkan pada tahun 1950, jika Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon.

"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukan pada resolusi Bersatu untuk Perdamaian tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara apda Senin, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1/10).


Resolusi itu menyatakan Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika terjadi ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap Dewan Keamanan - Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.

Erdogan juga mengatakan dia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.

"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim, Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," kata Erdogan, seraya menambahkan serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.

Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya