Berita

Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Desak PBB Rekomendasikan Kekuatan untuk Hentikan Israel

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 10:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tindakan pasukan Israel akhir-akhir ini terus mendapat sorotan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pernyataan terbarunya, Erdogan mengatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus merekomendasikan penggunaan kekuatan, sejalan dengan resolusi yang disahkan pada tahun 1950, jika Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon.

"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukan pada resolusi Bersatu untuk Perdamaian tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara apda Senin, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1/10).


Resolusi itu menyatakan Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika terjadi ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap Dewan Keamanan - Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.

Erdogan juga mengatakan dia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.

"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim, Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," kata Erdogan, seraya menambahkan serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.

Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya