Berita

Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Desak PBB Rekomendasikan Kekuatan untuk Hentikan Israel

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 10:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tindakan pasukan Israel akhir-akhir ini terus mendapat sorotan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pernyataan terbarunya, Erdogan mengatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus merekomendasikan penggunaan kekuatan, sejalan dengan resolusi yang disahkan pada tahun 1950, jika Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon.

"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukan pada resolusi Bersatu untuk Perdamaian tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara apda Senin, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1/10).


Resolusi itu menyatakan Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika terjadi ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap Dewan Keamanan - Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.

Erdogan juga mengatakan dia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.

"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim, Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," kata Erdogan, seraya menambahkan serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.

Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya