Tindakan pasukan Israel akhir-akhir ini terus mendapat sorotan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Dalam pernyataan terbarunya, Erdogan mengatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus merekomendasikan penggunaan kekuatan, sejalan dengan resolusi yang disahkan pada tahun 1950, jika Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon.
"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukan pada resolusi Bersatu untuk Perdamaian tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara apda Senin, seperti dikutip dari
Reuters, Selasa (1/10).
Resolusi itu menyatakan Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika terjadi ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap Dewan Keamanan - Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.
Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.
Erdogan juga mengatakan dia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.
"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim, Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," kata Erdogan, seraya menambahkan serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.
Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.
