Berita

Ilustrasi

Dunia

Tiongkok Membelokkan Sejarah, Taiwan Diminta Masuk PBB Lagi

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Taiwan mengecam pidato Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi baru-baru ini di Majelis Umum PBB. Taiwan menilai Beijing "mendistorsi" Resolusi PBB 2758 tahun 1971 untuk secara keliru mengklaim Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. 

Central News Agency of Taiwan melaporkan, dalam pidato Yi hari Sabtu (28/9) mengatakan Taiwan pada akhirnya akan kembali ke pelukan ibu pertiwi.  Yi mengklaim bahwa resolusi tersebut, yang disahkan oleh "mayoritas suara yang sangat besar," menyelesaikan "sekali dan untuk selamanya pertanyaan tentang representasi seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan." Dia menegaskan bahwa "tidak ada zona abu-abu" dalam masalah ini, dengan menyatakan, "Tidak ada yang namanya dua Tiongkok atau satu Tiongkok-satu Taiwan."

Menanggapi pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa Resolusi 2758 hanya membahas representasi Tiongkok di PBB dan tidak, dengan cara apa pun, menentukan status Taiwan.

Resolusi tersebut, yang disahkan selama Sidang Umum PBB ke-26, menyebabkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil alih kursi PBB yang sebelumnya dipegang oleh Republik Tiongkok (ROC), yang memerintah Taiwan. Resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan atau ROC secara langsung, sehingga status politik Taiwan tidak terselesaikan.

"Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka," kata Kemlu Taiwan, seraya menambahkan bahwa baik Taiwan maupun RRT tidak tunduk pada yang lain.

Kemlu Taiwan juga menuduh Beijing menyesatkan masyarakat internasional untuk memajukan ambisi teritorialnya, termasuk potensi invasi bersenjata ke Taiwan.

Menurut laporan tersebut, Kemlu Taiwan mendesak negara-negara besar dunia untuk menentang upaya Tiongkok yang terus-menerus untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan memperingatkan tentang pengaruh Beijing yang semakin besar dalam badan-badan internasional seperti PBB, yang telah mengecualikan Taiwan sejak 1971.

Mendukung Taiwan, Menteri Luar Negeri Belize Francis Fonseca juga berbicara di Majelis Umum, menyerukan agar Taiwan segera dimasukkan dalam sistem PBB.

"Taiwan adalah negara yang menganut demokrasi, pembangunan, dan inovasi," kata Fonseca, yang menyoroti peran penting Taiwan dalam mengatasi tantangan global.

Taiwan terus menggalang dukungan internasional untuk menentang sikap agresif Tiongkok, menyerukan bantahan tepat waktu terhadap manuver hukum dan politik Beijing yang bertujuan untuk mengisolasi Taiwan dari panggung global.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya