Berita

Pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo/Ist

Politik

Pembubaran Diskusi FTA Bentuk Kemunduran Demokrasi

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 00:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mencerminkan kemunduran demokrasi.

Demikian disampaikan pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo yang dikutip Selasa (1/10).


"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

Roy memandang acara diskusi tersebut sangat penting karena membahas kondisi terkini bangsa dengan kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi.

Namun sayangnya acara tersebut secara brutal dibubarkan oleh sekelompok preman yang datang mengenakan masker untuk menutupi wajah mereka.

"Ini jelas menunjukkan sikap pengecut mereka," kata Roy. 

Roy juga menilai, insiden tersebut adalah ancaman serius bagi iklim demokrasi Indonesia. Ia mengajak seluruh tokoh nasional untuk tetap berjuang menjaga demokrasi.

Selain itu, Roy meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya menjadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan pengrusakan.

Mereka dijerat dengan Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian hingga kini juga masih melakukan pendalaman terhadap tiga orang lain yang berstatus terperiksa. Yaitu JJ, LW dan MDM yang bertindak membubarkan hingga merusak baliho agenda diskusi di dalam hotel.



 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya