Berita

Pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo/Ist

Politik

Pembubaran Diskusi FTA Bentuk Kemunduran Demokrasi

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 00:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mencerminkan kemunduran demokrasi.

Demikian disampaikan pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo yang dikutip Selasa (1/10).


"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

Roy memandang acara diskusi tersebut sangat penting karena membahas kondisi terkini bangsa dengan kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi.

Namun sayangnya acara tersebut secara brutal dibubarkan oleh sekelompok preman yang datang mengenakan masker untuk menutupi wajah mereka.

"Ini jelas menunjukkan sikap pengecut mereka," kata Roy. 

Roy juga menilai, insiden tersebut adalah ancaman serius bagi iklim demokrasi Indonesia. Ia mengajak seluruh tokoh nasional untuk tetap berjuang menjaga demokrasi.

Selain itu, Roy meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya menjadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan pengrusakan.

Mereka dijerat dengan Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian hingga kini juga masih melakukan pendalaman terhadap tiga orang lain yang berstatus terperiksa. Yaitu JJ, LW dan MDM yang bertindak membubarkan hingga merusak baliho agenda diskusi di dalam hotel.



 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya