Berita

Pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo/Ist

Politik

Pembubaran Diskusi FTA Bentuk Kemunduran Demokrasi

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 00:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mencerminkan kemunduran demokrasi.

Demikian disampaikan pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo yang dikutip Selasa (1/10).


"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

Roy memandang acara diskusi tersebut sangat penting karena membahas kondisi terkini bangsa dengan kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi.

Namun sayangnya acara tersebut secara brutal dibubarkan oleh sekelompok preman yang datang mengenakan masker untuk menutupi wajah mereka.

"Ini jelas menunjukkan sikap pengecut mereka," kata Roy. 

Roy juga menilai, insiden tersebut adalah ancaman serius bagi iklim demokrasi Indonesia. Ia mengajak seluruh tokoh nasional untuk tetap berjuang menjaga demokrasi.

Selain itu, Roy meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya menjadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan pengrusakan.

Mereka dijerat dengan Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian hingga kini juga masih melakukan pendalaman terhadap tiga orang lain yang berstatus terperiksa. Yaitu JJ, LW dan MDM yang bertindak membubarkan hingga merusak baliho agenda diskusi di dalam hotel.



 

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya