Berita

Pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo/Ist

Politik

Pembubaran Diskusi FTA Bentuk Kemunduran Demokrasi

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 00:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, mencerminkan kemunduran demokrasi.

Demikian disampaikan pakar telematika sekaligus aktivis demokrasi, Roy Suryo yang dikutip Selasa (1/10).


"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

"Dibubarkan oleh kelompok brutal yang tidak demokratis, dan dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini sangat buruk bagi demokrasi di republic ini," kata Roy.

Roy memandang acara diskusi tersebut sangat penting karena membahas kondisi terkini bangsa dengan kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi.

Namun sayangnya acara tersebut secara brutal dibubarkan oleh sekelompok preman yang datang mengenakan masker untuk menutupi wajah mereka.

"Ini jelas menunjukkan sikap pengecut mereka," kata Roy. 

Roy juga menilai, insiden tersebut adalah ancaman serius bagi iklim demokrasi Indonesia. Ia mengajak seluruh tokoh nasional untuk tetap berjuang menjaga demokrasi.

Selain itu, Roy meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya menjadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan pengrusakan.

Mereka dijerat dengan Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian hingga kini juga masih melakukan pendalaman terhadap tiga orang lain yang berstatus terperiksa. Yaitu JJ, LW dan MDM yang bertindak membubarkan hingga merusak baliho agenda diskusi di dalam hotel.



 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya