Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Perlu Solusi bagi Pemerintah Baru Hadapi Tantangan Ekonomi

SENIN, 30 SEPTEMBER 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu penggerak utama moneter moneter global adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Bank Central AS terkini mengambil kebijakan menurunkan suku bunga sebanyak 50 basis poin per tanggal 20 September 2024.

Begitu dikatakan Tim Ekonom Perbanas David Sumual dalam seminar dengan tema "Menavigasi Strategi Bisnis Setelah Penurunan Suku Bunga Acuan dan Hancurnya Kelas Menengah".

Dikatakan David Sumual, berangkat dari kebijakan Bank Sentral Amerika tersebut, Indonesia telah mengantisipasi dengan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point.


"Hal ini berdasarkan pemantauan dan probabilitas yang akan terjadi di bulan September akan mengalami 100 persen penurunan," kata David dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).

Namun ke depannya, kata dia, ketidakpastian masih cukup besar dengan merujuk beberapa faktor seperti Pemilu di Amerika, pergerakkan ekonomi China yang melambat serta kondisi dari geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah.

"Yang pastinya kondisi itu akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia," katanya.

Sementara Roy Mandey, Ketua APRINDO dalam paparan materinya mengungkapkan, dua penyebab yang menjadikan mid level terdegradasi di saat ini, yakni micro trends dan sector trends.

"Seperti apa dampaknya? Pertama seperti kita ketahui penyebab di micro trends adalah perubahan iklim yang terjadi hampir seluruh penjuru dunia," ujarnya.

"Kemudian ada invasi, invasi ini di global masih ada yang mengalami kenaikan hingga angka 50 pertumbuhannya. Lalu ada label shortages, inilah yang menjadikan mid level terdegradasi," imbuhnya.

Dia berharap, kondisi itu dapat dihadapi dengan semua pihak terkait bisa memberikan usulan kepada pemerintah agar segala permasalahan yang terjadi mendapatkan solusinya.

"Saya mengusulkan semua data-data yang kita kumpulkan dari berbagai pihak seperti, akademisi maupun pelaku usaha kita salurkan ke pemerintah untuk dijadikan white paper terutama untuk pemerintahan baru yang akan dimulai per 20 Oktober mendatang," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya