Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Perlu Solusi bagi Pemerintah Baru Hadapi Tantangan Ekonomi

SENIN, 30 SEPTEMBER 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu penggerak utama moneter moneter global adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Bank Central AS terkini mengambil kebijakan menurunkan suku bunga sebanyak 50 basis poin per tanggal 20 September 2024.

Begitu dikatakan Tim Ekonom Perbanas David Sumual dalam seminar dengan tema "Menavigasi Strategi Bisnis Setelah Penurunan Suku Bunga Acuan dan Hancurnya Kelas Menengah".

Dikatakan David Sumual, berangkat dari kebijakan Bank Sentral Amerika tersebut, Indonesia telah mengantisipasi dengan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point.


"Hal ini berdasarkan pemantauan dan probabilitas yang akan terjadi di bulan September akan mengalami 100 persen penurunan," kata David dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).

Namun ke depannya, kata dia, ketidakpastian masih cukup besar dengan merujuk beberapa faktor seperti Pemilu di Amerika, pergerakkan ekonomi China yang melambat serta kondisi dari geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah.

"Yang pastinya kondisi itu akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia," katanya.

Sementara Roy Mandey, Ketua APRINDO dalam paparan materinya mengungkapkan, dua penyebab yang menjadikan mid level terdegradasi di saat ini, yakni micro trends dan sector trends.

"Seperti apa dampaknya? Pertama seperti kita ketahui penyebab di micro trends adalah perubahan iklim yang terjadi hampir seluruh penjuru dunia," ujarnya.

"Kemudian ada invasi, invasi ini di global masih ada yang mengalami kenaikan hingga angka 50 pertumbuhannya. Lalu ada label shortages, inilah yang menjadikan mid level terdegradasi," imbuhnya.

Dia berharap, kondisi itu dapat dihadapi dengan semua pihak terkait bisa memberikan usulan kepada pemerintah agar segala permasalahan yang terjadi mendapatkan solusinya.

"Saya mengusulkan semua data-data yang kita kumpulkan dari berbagai pihak seperti, akademisi maupun pelaku usaha kita salurkan ke pemerintah untuk dijadikan white paper terutama untuk pemerintahan baru yang akan dimulai per 20 Oktober mendatang," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya