Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Perlu Solusi bagi Pemerintah Baru Hadapi Tantangan Ekonomi

SENIN, 30 SEPTEMBER 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu penggerak utama moneter moneter global adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Bank Central AS terkini mengambil kebijakan menurunkan suku bunga sebanyak 50 basis poin per tanggal 20 September 2024.

Begitu dikatakan Tim Ekonom Perbanas David Sumual dalam seminar dengan tema "Menavigasi Strategi Bisnis Setelah Penurunan Suku Bunga Acuan dan Hancurnya Kelas Menengah".

Dikatakan David Sumual, berangkat dari kebijakan Bank Sentral Amerika tersebut, Indonesia telah mengantisipasi dengan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point.


"Hal ini berdasarkan pemantauan dan probabilitas yang akan terjadi di bulan September akan mengalami 100 persen penurunan," kata David dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).

Namun ke depannya, kata dia, ketidakpastian masih cukup besar dengan merujuk beberapa faktor seperti Pemilu di Amerika, pergerakkan ekonomi China yang melambat serta kondisi dari geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah.

"Yang pastinya kondisi itu akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia," katanya.

Sementara Roy Mandey, Ketua APRINDO dalam paparan materinya mengungkapkan, dua penyebab yang menjadikan mid level terdegradasi di saat ini, yakni micro trends dan sector trends.

"Seperti apa dampaknya? Pertama seperti kita ketahui penyebab di micro trends adalah perubahan iklim yang terjadi hampir seluruh penjuru dunia," ujarnya.

"Kemudian ada invasi, invasi ini di global masih ada yang mengalami kenaikan hingga angka 50 pertumbuhannya. Lalu ada label shortages, inilah yang menjadikan mid level terdegradasi," imbuhnya.

Dia berharap, kondisi itu dapat dihadapi dengan semua pihak terkait bisa memberikan usulan kepada pemerintah agar segala permasalahan yang terjadi mendapatkan solusinya.

"Saya mengusulkan semua data-data yang kita kumpulkan dari berbagai pihak seperti, akademisi maupun pelaku usaha kita salurkan ke pemerintah untuk dijadikan white paper terutama untuk pemerintahan baru yang akan dimulai per 20 Oktober mendatang," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya