Berita

Gedung Kementerian BUMN/Net

Politik

Punya Posisi Strategis, Menteri BUMN Sebaiknya Non Timses dan Bukan Kerja Sampingan

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 18:57 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Perbincangan mengenai pada kandidat menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming semakin ramai seiring semakin dekatnya masa pelantikan Presiden RI periode 2024-2029. 

Bagi kalangan pengamat, beberapa posisi menteri menjadi sorotan karena dinilai menjadi sangat strategis berkaitan dengan ekonomi negara seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi menteri BUMN disorot seiring munculnya beberapa calon nama yang disebut menggantikan erick Thohir seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. 

Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan berpendapat, posisi menteri BUMN harus diisi orang-orang profesional yang tidak memiliki pekerjaan tambahan atau double job di kabinet. 

"Artinya kalau menyangkut oligarki, menteri sekarang saya cenderung tidak cocok, terlalu banyak double job sudah begitu beban jaringan bisnisnya agak kental. Sehingga kita tahu bagaimana kemudian isu-isu di BUMN muncul. Ke depan bukan kita hapus, tapi kita manage dengan baik," kata Willy dalam diskusi Polemik Trijaya "Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo,", Sabtu (28/9).

Lantas dia bercerita sosok seperti Tanri Abeng dan Rini Soemarno yang cocok untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena keduanya merupakan sosok profesional sehingga diyakini tidak akan diitervensi kaum oligarki.

"Kalau ditanya figur, saya mungkin condong ke Pak Tanri sama Bu Rini. Blueprint pembentukan super holding di zaman Bu Rini sebenarnya sudah jalan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Erick untuk cluster BUMN jadi tujuh, infrastruktur, perbankan dan seterusnya itu sudah dimulai sejak zaman Pak Tanri sebagai sebuah embrio, diteruskan ke zaman Pak Dahlan Iskan selanjutnya oleh Bu Rini," katanya.

"Semoga di pemerintahan Pak Prabowo sebagai presiden yang baru bisa terlaksana supaya harapan bisa terealisasi kalau menjadi direksi tidak banyak intervensi lagi," sambung dia.

Willy tak menampik, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani memiliki segudang pengalaman. Namun, Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran di pilpres 2024. 

Nama lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang muncul karena memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Mengingat Wahyu pernah menjadi wakil Prabowo di Kementerian Pertahanan. 

Tapi Wahyu Trenggono kini tengah disorot usai dipanggil KPK Juli lalu. Belum lagi munculnya isu ekspor pasir laut yang mendapat respon negatif dari nelayan seluruh Indonesia.

"Tapi isu ekspor impor pasir sekarang ini jadi semacam hantu bagi nelayan di seluruh pesisir. Walaupun belum jalan, pasirnya belum dikeruk, tapi ini nelayan sudah ribut se-Indonesia," tuturnya.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya