Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Ist

Politik

Demi Perbaikan Ekonomi, Menteri BUMN Kabinet Prabowo Sebaiknya Non Timses

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Jelang transisi pemerintahan Oktober mendatang, sejumlah nama calon menteri mulai beredar. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah kandidat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengganti Erick Thohir. 

Sebut saja nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, Muliaman Hadad hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah berharap pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dengan melakukan transformasi di tubuh BUMN. Salah satunya memilih sosok profesional dengan menghindari orang yang berjasa atau terlibat aktif dalam pilpres 2024. 


"Sebagai evaluasi salah satu alternatif kata kuncinya sebisa mungkin hindari orang-orang yang berjasa atau paling tidak dalam aktivitas pilpres kemarin terlibat secara utama salah satunya adalah timses," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya "Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo," Sabtu (28/9).

Lantas dia menceritakan di pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dinilai punya banyak beban dalam aktivitas ekonomi maupun politik.

"Pertemanan dan kepentingan politik yang terlalu besar, mau tidak mau itu tidak bisa dihindari oleh Erick Thohir, karena mungkin ia adalah tokoh yang telah berjasa dalam proses pemenangan Prabowo," ucapnya.

Dengan demikian, BUMN diharapkan tidak berada dalam genggaman tim sukses. Sebab jika terjadi, Dedi khawatir BUMN akan dikuasai secara politik.

“Secara teknis perlu dihindari Erick Thohir dan Wakilnya Kartika Wirjoatmojo. Kemudian Wahyu Sakti Trenggono yang termasuk timses juga dan Pak Rosan selaku Ketua Timses. Saya kira kalau harus menempatkan mereka ditempatkan di tempat yang lain jangan sampai di BUMN,” ujar Dedi. 

Sehingga kedepan, dia berharap pengganti Erick Thohir merupakan tokoh yang betul-betul membuat BUMN menjadi pilar ekonomi negara. Meski dirinya tak menampik, nantinya yang akan dipilih pasti tak murni 100 persen profesional dan masih berada dalam sentuhan politik.

"Saya kira kondisi ekonomi ke depan harus lebih powerful dan juga dengan tokoh-tokoh yang paling minim pengaruhnya dari aktivitas politik. Meskipun dia tokoh politik tidak ada masalah sepanjang dia bisa menahan diri dari godaan mitra-mitra politiknya,” pungkasnya.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya