Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Ist

Politik

Demi Perbaikan Ekonomi, Menteri BUMN Kabinet Prabowo Sebaiknya Non Timses

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Jelang transisi pemerintahan Oktober mendatang, sejumlah nama calon menteri mulai beredar. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah kandidat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengganti Erick Thohir. 

Sebut saja nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, Muliaman Hadad hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah berharap pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dengan melakukan transformasi di tubuh BUMN. Salah satunya memilih sosok profesional dengan menghindari orang yang berjasa atau terlibat aktif dalam pilpres 2024. 


"Sebagai evaluasi salah satu alternatif kata kuncinya sebisa mungkin hindari orang-orang yang berjasa atau paling tidak dalam aktivitas pilpres kemarin terlibat secara utama salah satunya adalah timses," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya "Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo," Sabtu (28/9).

Lantas dia menceritakan di pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dinilai punya banyak beban dalam aktivitas ekonomi maupun politik.

"Pertemanan dan kepentingan politik yang terlalu besar, mau tidak mau itu tidak bisa dihindari oleh Erick Thohir, karena mungkin ia adalah tokoh yang telah berjasa dalam proses pemenangan Prabowo," ucapnya.

Dengan demikian, BUMN diharapkan tidak berada dalam genggaman tim sukses. Sebab jika terjadi, Dedi khawatir BUMN akan dikuasai secara politik.

“Secara teknis perlu dihindari Erick Thohir dan Wakilnya Kartika Wirjoatmojo. Kemudian Wahyu Sakti Trenggono yang termasuk timses juga dan Pak Rosan selaku Ketua Timses. Saya kira kalau harus menempatkan mereka ditempatkan di tempat yang lain jangan sampai di BUMN,” ujar Dedi. 

Sehingga kedepan, dia berharap pengganti Erick Thohir merupakan tokoh yang betul-betul membuat BUMN menjadi pilar ekonomi negara. Meski dirinya tak menampik, nantinya yang akan dipilih pasti tak murni 100 persen profesional dan masih berada dalam sentuhan politik.

"Saya kira kondisi ekonomi ke depan harus lebih powerful dan juga dengan tokoh-tokoh yang paling minim pengaruhnya dari aktivitas politik. Meskipun dia tokoh politik tidak ada masalah sepanjang dia bisa menahan diri dari godaan mitra-mitra politiknya,” pungkasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya