Berita

Kursi delegasi Indonesia terlihat kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB/Ist

Dunia

Indonesia Walk Out Saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia bersama sejumlah negara melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (27/9). 

Aksi protes ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri RI membagikan momen tersebut melalui akun resmi X pada Sabtu (28/9).

Dalam video yang beredar luas, para delegasi dari negara-negara pendukung Palestina terlihat meninggalkan ruang sidang secara serempak ketika Netanyahu dipanggil untuk menyampaikan pidatonya. 


Aksi walk out ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel, yang dianggap telah melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak hanya aksi walk out, pidato Netanyahu juga diwarnai cemoohan dari sejumlah delegasi yang hadir. Sorakan bernada ejekan terdengar ketika pemimpin Israel itu berbicara, meskipun pendukung Netanyahu berusaha membalas dengan tepuk tangan. 

Suasana panas di ruang sidang membuat pemimpin sidang harus beberapa kali mengetukkan palu, meminta audiens untuk tetap tenang dan tertib.

Rekaman di media sosial menunjukkan aula yang hampir kosong dan ribuan pengunjuk rasa berbaris di New York mengecam kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Lebanon.

Namun, selama pidatonya, Netanyahu berani membela tentaranya di Lebanon dan Gaza, dengan alasan bahwa pendudukan menoleransi situasi yang tidak dapat ditoleransi ini selama hampir setahun.

Untuk diketahui, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel. 

Sebelum aksi walk out ini, Menlu Retno juga telah menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pidatonya di acara Summit of the Future pada Senin (23/9) di markas PBB.

Retno menekankan bahwa reformasi DK PBB, arsitektur keuangan global, serta sistem perdagangan multilateral sangat penting untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adaptif, responsif, dan efektif.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya