Berita

Kursi delegasi Indonesia terlihat kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB/Ist

Dunia

Indonesia Walk Out Saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia bersama sejumlah negara melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (27/9). 

Aksi protes ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri RI membagikan momen tersebut melalui akun resmi X pada Sabtu (28/9).

Dalam video yang beredar luas, para delegasi dari negara-negara pendukung Palestina terlihat meninggalkan ruang sidang secara serempak ketika Netanyahu dipanggil untuk menyampaikan pidatonya. 


Aksi walk out ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel, yang dianggap telah melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak hanya aksi walk out, pidato Netanyahu juga diwarnai cemoohan dari sejumlah delegasi yang hadir. Sorakan bernada ejekan terdengar ketika pemimpin Israel itu berbicara, meskipun pendukung Netanyahu berusaha membalas dengan tepuk tangan. 

Suasana panas di ruang sidang membuat pemimpin sidang harus beberapa kali mengetukkan palu, meminta audiens untuk tetap tenang dan tertib.

Rekaman di media sosial menunjukkan aula yang hampir kosong dan ribuan pengunjuk rasa berbaris di New York mengecam kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Lebanon.

Namun, selama pidatonya, Netanyahu berani membela tentaranya di Lebanon dan Gaza, dengan alasan bahwa pendudukan menoleransi situasi yang tidak dapat ditoleransi ini selama hampir setahun.

Untuk diketahui, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel. 

Sebelum aksi walk out ini, Menlu Retno juga telah menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pidatonya di acara Summit of the Future pada Senin (23/9) di markas PBB.

Retno menekankan bahwa reformasi DK PBB, arsitektur keuangan global, serta sistem perdagangan multilateral sangat penting untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adaptif, responsif, dan efektif.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya