Berita

Politikus senior Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus/RMOL

Politik

Golkar Masih Belum Tahu Jumlah Jatah Menteri dari Prabowo

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 17:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar belum mengetahui berapa pasti kursi menteri yang akan didapatkan dalam kabinet Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Hal itu disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, ketika ditanya terkait peluang partainya mendapatkan jatah posisi di pemerintahan mendatang.

“Loh, kita nggak tahu itu. Saya bilang, lagi cerita-cerita, kita tunggu aja. Karena DPR juga kita masih nunggu,” ujar Lodewijk kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9).


Lodewijk menjelaskan bahwa pembagian jatah menteri biasanya memperhitungkan beban kerja kementerian yang akan diemban. 

Menurutnya, proporsionalitas pembagian kursi di kabinet juga akan disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR, serta lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi kementerian tertentu.

“Gini, umpamanya katakan Kominfo, kan ada lembaga penyiaran, ada TVRI, banyak, kalau itu juga kita hitung artinya satu AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dapat berapa beban. Nah, itu dihitung ada seperti itu. Ada yang dapat beban ringan, itu yang kita katakan menunggu,” jelas Wakil Ketua DPR ini.

Mantan Sekjen Partai Golkar ini menambahkan, susunan kabinet nantinya akan dibentuk secara proporsional berdasarkan beban yang sesuai. Pembagian ini juga bisa mempengaruhi struktur komisi di DPR, sehingga tidak ada komisi yang terlalu gemuk atau bebannya terlalu besar.

“Itu yang kita katakan menunggu, DPR menunggu. Kemudian akan menyusun secara proporsional dengan beban yang sesuai kira-kira, ‘oh ini masuk ke komisi berapa’, pada giliran kita ternyata komisinya kok masih gemuk? Apa bebannya terlalu banyak? ah itu lah mungkin temen-temen tahu akan ada penyesuaian dari jumlah komisi. Itu karena itu,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya