Pemindahan IKN Diklaim Disetujui Rakyat, Prabowo Harus Melanjutkan

Presiden Joko Widodo menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,  bukan proyek pribadinya. Jokowi mengklaim proyek IKN sudah disetujui seluruh rakyat.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyampaikan apresiasi atas penjelasan Jokowi tersebut.

"Terimakasih informasinya, Pak Presiden. Klir ya kawan-kawan, IKN ini keputusan seluruh rakyat Indonesia," kata Adi dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (26/9).

Kini, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memastikan proyek ini tetap berjalan sesuai rencana.

"Karena atas nama seluruh rakyat Indonesia maka harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Keberlanjutan soalnya," sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Keinginan pindah Ibu Kota Negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).