DALAM pidatonya yang disampaikan pada perayaan ulang tahun Partai Buruh, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan ekonomi yang berlandaskan keadilan, kekeluargaan, dan nilai-nilai Pancasila.
Ia menekankan bahwa kapitalisme neoliberal sering kali tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena model ekonomi tersebut cenderung memperparah ketimpangan dan mengabaikan keadilan sosial.
Sebagai presiden yang akan dilantik, Prabowo menegaskan dirinya akan mengedepankan model ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dengan berfokus pada kesejahteraan kaum buruh, petani, nelayan, dan masyarakat lemah lainnya.
Di balik retorika keadilan ekonomi yang disampaikan Prabowo, terdapat ekspektasi besar dari masyarakat mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan ia jalankan. Dalam konteks Indonesia, wacana ini sangat relevan, mengingat tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi permasalahan struktural.
Namun, janji untuk mewujudkan ekonomi keadilan bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, di mana sistem ekonomi global saat ini cenderung mendukung kapitalisme dan liberalisasi pasar.
Banyak pihak mungkin bertanya-tanya, apakah Prabowo akan benar-benar mampu menjauhkan Indonesia dari pengaruh kapitalisme neoliberal dan memimpin negara menuju model ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil?
Janji-janji keadilan ekonomi selalu menjadi daya tarik politik, terutama dalam kampanye pemilu, tetapi implementasinya sering kali terbentur oleh realitas kompleks sistem ekonomi global. Dalam hal ini, tantangan utama Prabowo adalah bagaimana ia akan memposisikan Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus mendesak negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka, menarik investasi asing, dan mengurangi intervensi negara dalam ekonomi.
Kritik terhadap kapitalisme neoliberal, yang oleh Prabowo disebut tidak sesuai dengan Pancasila, sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak reformasi, banyak kritik yang dilontarkan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit dan meninggalkan mayoritas masyarakat.
Neoliberalisme, dengan prinsip deregulasi, privatisasi, dan perdagangan bebas, sering kali menghasilkan kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Kondisi ini, menurut Prabowo, harus diubah dengan mengedepankan prinsip ekonomi kekeluargaan dan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Namun, menjanjikan perubahan dari sistem ekonomi kapitalisme menuju sistem yang lebih "berkeadilan" juga memerlukan strategi yang konkret.
Prabowo tidak hanya harus berhadapan dengan dinamika ekonomi global, tetapi juga harus menyelesaikan permasalahan domestik yang sudah mengakar. Korupsi, birokrasi yang lamban, serta rendahnya daya saing tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam upaya memperbaiki struktur ekonomi Indonesia.
Selain itu, sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan, yang disebut Prabowo sebagai sektor yang akan ia perjuangkan, juga membutuhkan reformasi mendalam agar lebih produktif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, retorika tentang ekonomi kekeluargaan dan keadilan sosial juga harus diuji dalam implementasi kebijakan. Apakah Prabowo mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang sering kali saling bertentangan? Kaum buruh, petani, dan nelayan, yang ia sebut sebagai prioritas, memiliki kepentingan berbeda dengan pelaku industri besar atau investor asing.
Mengelola ekonomi yang inklusif membutuhkan kebijakan yang bisa mengharmonisasikan kepentingan berbagai kelompok tanpa menimbulkan gesekan yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, janji untuk memberantas korupsi dan penyelewengan merupakan salah satu poin kunci dalam pidato Prabowo. Korupsi selama ini menjadi salah satu faktor yang merusak keadilan ekonomi dan memperburuk ketimpangan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah.
Tantangan yang dihadapi Prabowo adalah bagaimana ia akan memperkuat institusi-institusi negara yang bertugas menjaga integritas, sambil memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi retorika politik semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
Lebih jauh, janji untuk mengelola kekayaan bangsa secara adil juga harus dibuktikan melalui kebijakan yang konkret. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun pengelolaannya sering kali tidak optimal, bahkan cenderung eksploitatif dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor energi dan pertambangan, sangat mendesak untuk dilakukan. Di sini, Prabowo harus bisa menjawab tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci menghadapi ancaman dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia.
Namun, persatuan ini harus dibangun di atas dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang berarti Prabowo harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
Dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, Prabowo akan diuji apakah ia mampu merealisasikan janji-janji ekonomi keadilan yang ia tawarkan.
Rakyat akan menilai tidak hanya dari kata-katanya, tetapi dari kebijakan nyata yang diambil untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil, kekeluargaan, dan sesuai dengan semangat Pancasila.
*
Penulis adalah Analis Ekonomi Politik FINE Institute
